NTB (8/5) — Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat bersama tim PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan visitasi langsung ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 7-8 Mei 2026.
Kegiatan tersebut bertujuan meninjau kesiapan sarana dan prasarana layanan informasi publik, sekaligus berdialog dengan stakeholder sektor kelautan dan perikanan di NTB, yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil South Sea Pearl terbaik di dunia.
Di hari pertama, Pada 7 Mei 2026, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha bersama Tim Layanan Informasi Publik Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) melakukan visitasi ke Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Mataram. Dalam kunjungan tersebut, BPPMHKP Mataram memaparkan berbagai upaya penguatan layanan informasi publik, mulai dari peningkatan layanan digital, optimalisasi sarana dan prasarana yang inklusif, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.
“Secara umum, pelayanan informasi publik di BPPMHKP Mataram telah berjalan sangat baik. Hal ini terlihat dari komitmen pimpinan, dukungan sarana dan prasarana layanan, serta penguatan pengelolaan dokumentasi informasi publik,” ujar Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha.
Arya juga mendorong agar pengelolaan layanan informasi publik terus ditingkatkan, terutama dalam kelengkapan data dukung, tertib administrasi dokumentasi layanan, serta pemutakhiran.
Keesokan harinya, 8 Mei 2026, tim melanjutkan visitasi ke Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (BPBL) Lombok. Dalam kunjungan tersebut, tim melihat langsung tahapan budi daya berbagai komoditas hasil laut, mulai dari proses pemijahan induk hingga pembesaran lobster.
Tim juga meninjau sarana dan prasarana layanan informasi publik di BPBL Lombok yang dinilai telah mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kunjungan tersebut Arya Sandhiyudha juga menyampaikan apresiasinya atas komitmen BPBL Lombok dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
“BPBL Lombok menunjukkan komitmen yang baik dalam mendukung keterbukaan informasi publik, terlihat dari tersedianya sarana prasarana layanan serta dukungan pimpinan terhadap penguatan fungsi PPID,” jelas Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha.
Ia menambahkan, capaian tersebut perlu terus dioptimalkan melalui pemutakhiran data, tertib administrasi, pemeliharaan sarana prasarana, dan peningkatan kapasitas petugas layanan informasi publik.
Melalui kegiatan ini, KKP terus mendorong penguatan layanan informasi publik yang transparan, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
