Jakarta (13/2) — Menjelang Ocean Impact Summit (OIS) 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan enabler utama dalam membangun tata kelola laut global yang transparan, kredibel, dan berkelanjutan. Melalui Forum Keterbukaan Informasi Publik: Road to Ocean Impact Summit (OIS) 2026, KKP memposisikan transparansi, data, dan kepercayaan sebagai fondasi Open Ocean Governance.
Sekretaris Jenderal yang diwakili Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, TB Haeru Rahayu, menekankan bahwa keterbukaan bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan instrumen tata kelola strategis.
“Keterbukaan membangun kepercayaan. Tanpa transparansi tidak ada legitimasi kebijakan. Tanpa kepercayaan tidak ada kolaborasi. Tanpa kolaborasi sulit mencapai dampak nyata khususnya terkait dengan blue economy atau ekonomi biru,” jelas Haeru.
Sebagai bagian dari Road to OIS 2026, Forum KIP menempatkan tata kelola berbasis data dan teknologi sebagai pilar penting dalam membangun kepercayaan publik dan investor global. Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menegaskan bahwa keterbukaan merupakan fondasi demokrasi maritim.
“Keterbukaan informasi adalah oksigen bagi demokrasi maritim. Laut bukan milik segelintir orang yang punya data, tapi milik kita bersama. Mempercepat digitalisasi data kelautan, laut yang sehat dimulai dari data dan informasi yang terbuka,” ujarnya.
Dalam pembukaan Talkshow Panel: Road to OIS 2026, Zaki Mubarok, selaku Kepala Biro Humas Kerjasama Luar Negeri, menyatakan bahwa talkshow tersebut merupakan salah satu dari keempat tahapan OIS, yang berfokus pada Stream D: Oceans Governance and Innovation System.
Dalam paparannya, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Dr. Hendra Yusran Siry, S.Pi, M.Sc, menyinggung urgensi OIS sebagai bagian dari arsitektur besar tata kelola laut global.
“Nah, ini adalah salah satu peluang bagi kita untuk Indonesia juga karena fokus utama dari OIS-nya sendiri atau Ocean Impact Summit ini adalah membuka potensi ekonomi biru,” jelas Hendra.
Penguatan tata kelola juga dipandang membutuhkan sinergi komunikasi nasional. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah, Adita Irawati, menyampaikan komitmen orkestrasi lintas kementerian dan daerah.
“Dan nanti untuk bisa mendorong OIS ini agar diterima lebih luas lagi oleh masyarakat, kami akan orkestrasi semua KL dan pemerintah daerah ini dengan pranata humas yang jumlahnya 8.392 orang.”
Sementara itu, penguatan dimensi investasi ditegaskan oleh Direktur Global Relations & Partnership Danantara, Tanah Sullivan, melihat OIS sebagai platform strategis dalam rangka mendorong Indonesia menjadi hub (titik pusat) penyelenggaraan ekonomi biru.
Aspek inovasi teknologi juga menjadi sorotan. Sekretaris Jenderal Partnership Kolaborasi, Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (Korika), Sri Safitri, menekankan pentingnya tata kelola AI yang bertanggung jawab.
“Nah, dengan adanya responsible AI kita harus berasaskan transparansi dan akuntabilitas.” ungkap Sri.
Forum KIP 2026 menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya bagian dari reformasi birokrasi, tetapi fondasi kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola laut global. Dengan memperkuat integrasi data, inovasi teknologi, komunikasi publik, dan kolaborasi lintas sektor, KKP memastikan bahwa Road to OIS 2026 tidak berhenti pada komitmen, tetapi bergerak menuju dampak nyata.
