Jakarta (17/12). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima penghargaan pada acara Malam Anugerah Keterbukaan Informasi publik (KIP), yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). 

Penghargaan ini diserahkan oleh Dr. H. Arya Sandhiyudha, S.Sos., M.Sc, Wakil Komisi Informasi Pusat kepada I Nyoman Radiarta, Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, usai mengikuti serangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilangsungkan oleh KI Pusat September lalu. 

Nyoman juga mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk komitmen dari KKP untuk tetap memberikan informasi kepada publik secara terbuka, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Hal ini merupakan bentuk komitmen dari KKP untuk tetap memberikan informasi kepada publik secara terbuka, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. ini menjadi penghargaan yang sangat berarti bagi KKP untuk tetap mempertahankan ke depan terkait keterbukaan informasi publik. Saya mengucapkan selamat kepada KKP beserta seluruh tim," I Nyoman Radiarta.

Pada penghargaan kali ini, KKP berhasil meningkatkan nilai Keterbukaan Informasi Publik dari nilai 94, 51 pada tahun 2023 menjadi 97,73 pada tahun ini, nilai itu tentu saja mendongkrak peringkat KKP yang pada tahun 2023 mendapatkan rangking 12, dan pada tahun ini berhasil mendapatkan rangking 9 dan masuk ke dalam 10 besar Badan Publik yang Informatif. 

Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro menyampaikan mengenai tugas dari KI Pusat ada dua, yakni menetapkan standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik. 

“Dalam progress penetapan standar layanan informasi inilah ada Monev KIP dimana saat ini sudah mengalami kemajuan, hal ini pun bisa dilihat di berbagai POLDA semuanya sedang mendukung dan menayangkan kegiatan ini” Ungkapnya. 

Ia juga mengatakan dari 303 badan publik terdapat 162 informatif dan 139 badan publik tidak informatif. 139 Badan Publik ini mayoritas berasal dari BUMN dan universitas Negeri. Kementerian Agama dapat mengingatkan para rektor Universitas Negeri mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik.