Jakarta, 23 Januari 2025 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan kegiatan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan KKP. Acara ini berlangsung di Balai Riset Perikanan Laut di Ancol, Jakarta, secara daring dan luring, dipimpin oleh Ketua Tim Layanan Informasi Publik, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP.

Kegiatan ini dihadiri oleh 52 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah memperoleh nilai sempurna (100) pada Self-Assessment Questionnaire (SAQ). Selain itu, tim penilai dalam Uji Publik ini terdiri dari Komisi Informasi (KI) Pusat, Inspektorat Jenderal KKP, Praktisi dan Jurnalis.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, Bapak Ari Prabowo menyampaikan apresiasi atas pencapaian luar biasa dari 52 PPID Pelaksana yang berhasil meraih predikat Kategori Informatif dengan nilai sempurna. “Kita patut berbangga karena sebanyak 52 PPID Pelaksana KKP telah berhasil mencapai Kategori Informatif dengan nilai sempurna dari hasil verifikasi pemenuhan data dukung monev yang diikuti 156 PPID Pelaksana,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa melalui Uji Publik ini, KKP tidak hanya berfokus pada evaluasi, tetapi juga memberikan apresiasi kepada PPID Pelaksana yang telah menunjukkan kinerja optimal dalam keterbukaan informasi publik. “Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk berbagi praktik terbaik dan menyusun rekomendasi strategis guna meningkatkan layanan informasi publik di masa mendatang,” tambahnya.

Wakil ketua komisi informasi pusat, Bapak Arya Sandi Yudha juga menyampaikan harapannya agar KKP terus meningkatkan pelayanan informasi publik di masyarakat khususnya penyediaan informasi dan dokumentasi sektor kelautan dan perikanan pada sambutan yang disampaikan di pembukaan acara presentasi Uji Publik.

Kegiatan Presentasi Uji Publik ini menjadi langkah konkret KKP dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, sejalan dengan komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan informasi di lingkungan KKP.