Jakarta (13/2) — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan apresiasi kepada 15 PPID Pelaksana terbaik dan serta 116 PPID berpredikat informatif dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik: Road to Ocean Impact Summit (OIS) 2026 pada 12 Februari 2026 yang diselenggarakan di Ballroom KKP Gedung Mina Bahari III. Penghargaan tersebut merupakan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sekaligus menjadi momentum penegasan komitmen keterbukaan menuju Ocean Impact Summit (OIS) 2026.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Haeru Rahayu, menegaskan bahwa forum ini memiliki makna strategis dalam penguatan tata kelola.
“Forum KIP hari ini memiliki makna yang sangat strategis karena menjadi bagian dari Road to OIS 2026. Melalui forum ini, KKP menegaskan bahwa KIP adalah fondasi tata kelola laut yang modern, kredibel, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Penganugerahan PPID Pelaksana ini menjadi wujud nyata bahwa keterbukaan informasi tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi berkembang menjadi budaya kerja yang melekat dalam pelayanan publik. Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menekankan pentingnya transparansi dalam memastikan kualitas kebijakan.
“Kebijakan yang tepat tidak hanya dibutuhkan kebijakan yang tepat tapi harus transparan dalam pelaksanaannya ya,” ungkap Donny.
Dalam sesi talkshow, berbagai narasumber turut menggarisbawahi pentingnya komunikasi, tata kelola, serta inovasi dalam memperkuat layanan informasi publik. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah, Adita Irawati, menyampaikan bahwa pendekatan komunikasi publik perlu terus beradaptasi dengan dinamika zaman.
“Nah, tantangannya Bapak, Ibu, di era sekarang kita harus sadari komunikasi sudah nggak bisa biasa-biasa saja ya. Harus ada terobosan, harus ada inovasi, tetapi inovasi yang tentunya harus dalam tataran tata kelola yang baik ya,” jelasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, melihat transparansi sebagai peluang strategis dalam penguatan ekonomi biru.
“Nah, ini adalah salah satu peluang bagi kita untuk Indonesia juga karena fokus utama dari OIS-nya sendiri atau Ocean Impact Summit ini adalah membuka potensi ekonomi biru.”
Dari perspektif investasi, Direktur Global Relations & Partnership Danantara, Tanah Sullivan, menekankan bahwa tata kelola yang terbuka menjadi landasan kepercayaan mitra global.
“Ocean Impact Summit itu bukan hanya saja acara atau summit buat kami, itu sebenarnya ini launchpad untuk membikin platform untuk mengajak investor-investor dan mitra-mitra dan partners dari luar dari yang global untuk membantu Indonesia itu menjadi global hub untuk blue economy,” tuturnya.
Penguatan tata kelola juga didorong melalui inovasi teknologi. Sekretaris Jenderal Partnership Kolaborasi, Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (Korika), Sri Safitri, mengajak penguatan pemanfaatan AI dalam pengelolaan laut.
“Nah, di sini saya ingin mengajak KKP dan juga untuk dalam rangka menuju Ocean Impact Summit, kita bisa membangun yang namanya Indonesia Ocean AI Consortium, … diharapkan dengan adanya konsorsium ini kita bisa menjadikan Indonesia sebagai laboratorium global untuk tata kelola laut berbasis AI.”
Melalui penganugerahan kepada PPID Pelaksana, Kick Off Monev 2026, serta penguatan sinergi lintas sektor, Forum KIP ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan budaya yang memperkuat legitimasi dan kualitas layanan publik.
Dengan tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan berbasis inovasi, KKP optimistis mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola kelautan global menuju OIS 2026.
