Jakarta (28/1) — Sebanyak 17 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mengikuti hari pertama Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan untuk memastikan kualitas keterbukaan informasi publik tidak hanya tercermin secara administratif, tetapi juga hidup dalam praktik pelayanan sehari-hari.
Presentasi Uji Publik dibuka oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP selaku PPID Kementerian, Zaki Mubarok, dan dihadiri oleh seluruh PPID Pelaksana Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pada hari pertama, pelaksanaan Uji Publik dibagi ke dalam empat sesi, dengan durasi presentasi selama 20 menit bagi masing-masing PPID Pelaksana, yang dilanjutkan dengan pendalaman materi serta sesi klarifikasi dan tanya jawab.
Dalam sambutannya, Zaki Mubarok menegaskan bahwa kualitas layanan informasi publik memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, penguatan peran PPID Pelaksana harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Capaian Informatif bukanlah titik akhir, melainkan titik awal untuk memastikan bahwa kualitas keterbukaan informasi benar-benar terimplementasi dalam praktik pelayanan informasi publik yang transparan, efektif, dan akuntabel,” ujar Zaki Mubarok.
Pendalaman presentasi dilakukan oleh Tim Penilai Uji Publik yang terdiri atas Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Aditya Nuriya, Praktisi Keterbukaan Informasi dari Tera Indonesia Consulting Arbain, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama Tini Martini sebagai perwakilan Tim Pertimbangan PPID KKP.
Zaki Mubarok menjelaskan bahwa Uji Publik tidak hanya menilai kelengkapan dokumen, tetapi juga menggali komitmen, inovasi, dan strategi nyata PPID Pelaksana dalam memberikan layanan informasi publik.
“Melalui Uji Publik ini, kami ingin memperoleh gambaran yang utuh mengenai sejauh mana keterbukaan informasi telah menjadi bagian integral dari tata kelola organisasi, bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi,” jelasnya.
Melalui partisipasi aktif 17 PPID Pelaksana pada hari pertama ini, KKP berharap hasil pendalaman dapat menjadi dasar penguatan pembinaan, peningkatan kualitas layanan informasi publik, serta replikasi praktik baik keterbukaan informasi di seluruh unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
