Tujuan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang adalah untuk:
- Meningkatkan keterbukaan informasi;
- Memenuhi hak masyarakat;
- Mendorong akuntabilitas;
- Mengelola informasi secara efisien;
- Meningkatkan kepercayaan publik;
- Menyosialisasikan keterbukaan informasi.

Prinsip-prinsip pelayanan publik yang diterapkan oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, antara lain:
- Respon cepat;
- Transparan;
- Tanggung jawab;
- Mudah diakses.

Daftar Informasi Publik di Politeknik Kelautatan dan Perikanan Karawang meliputi:
- Informasi Umum;
- Informasi Keuangan;
- Informasi Pelayanan Publik;
- Informasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Informasi Kerjasama;
- Informasi Regulasi dan Kebijakan;
- Informasi Lainnya.

Fungsi PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Kementerian;
Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik;
Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;