PPID | Kementerian Kelautan dan Perikanan

A. Arah Kebijakan

1. Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Lihat

2. Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Lihat

B. Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lihat

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Lihat

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Lihat

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik Lihat

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Lihat

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Lihat

7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lihat

8. Peraturan Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Lihat Lihat

C. Petunjuk teknis

1. PP 28 TAHUN 2025 Lihat

2. Petunjuk Teknis Analisis dan Tindak Lanjut Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lihat

3. Petunjuk Teknis Penanganan Barang Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Yang Bukan Merupakan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan Lihat

4. Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lihat

5. Petunjuk Teknis Pedoman Penyusunan Peraturan Keputusan Dirjen PSDKP Lihat

6. Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan Lihat

7. Petunjuk Teknis Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Lihat

8. Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan Lihat

9. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing Lihat

10. Petunjuk_Teknis_Pemantauan_Pemanfaatan_Kawasan_Konservasi Lihat

11. Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lihat

12. Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Lihat

13. Petunjuk Teknis Pengawasan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lihat

14. Petunjuk Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan Akibat Kegiatan Perikanan di WPPNRI Lihat

15. Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengawasan Pengelolaan SDKP Lihat

16. Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Ditjen PSDKP Lihat

17. Petunjuk Teknis Pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan Lihat

18. Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan Dirjen PSDKP Lihat

19. Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Lihat

20. Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha Pengolahan Ikan Lihat

21. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lihat

22. Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Lihat

23. Petunjuk Teknis Pengawasan Penangkapan, Pembudidayaan dan Distribusi Lobster Kepiting dan Rajungan di Wilayah Negara RI Lihat

24. Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Ditjen PSDKP Lihat

25. Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 Lihat

26. Petunjuk Teknis Pengawasan Kawasan Konservasi Lihat

27. Petunjuk Teknis Penyampaian Informasi untuk Penerbitan Notifikasi Kekonsuleran dalam Penanganan Awak dan Kapal Perikanan Asing Lihat

28. Petunjuk Teknis Pengawasan Wisata Tirta Lainnya Lihat

29. Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Lihat

30. Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam CITES Lihat

31. Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 Lihat

32. Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Sedimentasi di Laut Lihat

33. Petunjuk Teknis Pendaftaran Kapal Pengawas Lihat

34. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Penghargaan Kepada Kelompok Masyarakat Pengawas Bidang Kelautan Dan Perikanan Lihat

35. KepDjPSDKP No. 37 Tahun 2024 Lihat

36. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat

37. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2026 Tentang Pengesahan Convention Concerning Work In The Fishing Sector, International Labour Organization Convention 188 (konvensi Mengenai Pekerjaan Dalam Sektor Penangkapan Ikan, Konvensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional Lihat

D. SK Penetapan PPID

1. SK Penetapan PPID Lihat

2. SK PEJABAT PPID KKP TTG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KKP 2023 Lihat

3. SK Daftar Informasi Publik Ditjen PSDKP 2024 Lihat

4. SK Tim PPID Ditjen PSDKP Tahun 2025 Lihat