Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman  

Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan  

Publik. Mengacu juga pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan produk layanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.  

file download