SEMARANG (12/1) – Sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, seluruh pegawai Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Semarang melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas. Kegiatan ini menegaskan komitmen seluruh personel untuk bekerja secara profesional, objektif, serta bebas dari pengaruh maupun tekanan komersial dan keuangan yang dapat memengaruhi pertimbangan teknis dalam pelayanan.

Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, terdapat beberapa poin komitmen utama yang dijunjung tinggi oleh seluruh aparatur BPPMHKP Semarang, antara lain:

• Pemberantasan KKN dan Gratifikasi: Berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta dengan tegas menolak segala bentuk suap, gratifikasi, maupun pemberian lain yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

• Perlindungan Data dan Kerahasiaan Pelanggan: Berkomitmen penuh untuk menjaga kerahasiaan data pelanggan serta informasi di setiap proses dan hasil layanan mutu yang diberikan.

• Objektivitas Pelayanan: Menghindari segala bentuk konflik kepentingan (conflict of interest) serta mengedepankan sikap transparan, jujur, dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan tugas.

• Kepatuhan dan Transparansi Melapor: Menegaskan kesiapan pegawai untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan integritas, melindungi kerahasiaan pelapor (whistleblower), serta bersedia menerima sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Dengan semangat kebersamaan ini, BPPMHKP Semarang berkomitmen secara konsisten untuk terus membangun, menjaga, dan memperkuat implementasi Zona Integritas (ZI) yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan demi peningkatan mutu layanan publik yang prima sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha kelautan dan perikanan di wilayah Jawa Tengah.