SEMARANG – Menjaga konsistensi dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima dan transparan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Semarang resmi merilis laporan berkala hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Triwulan I Tahun 2026.

Berdasarkan akumulasi data kuesioner yang dihimpun secara objektif dari para pengguna jasa, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Layanan BPPMHKP Semarang berhasil mencapai angka 91,06. Raihan nilai ini menempatkan mutu pelayanan instansi berada di koridor Kategori A (Sangat Baik).

Capaian positif di awal tahun 2026 ini menjadi pemacu motivasi sekaligus tolok ukur bagi seluruh jajaran aparatur kepegawaian BPPMHKP Semarang untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas standardisasi pelayanan penjaminan mutu komoditas perikanan.

Manajemen BPPMHKP Semarang menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, maupun mitra kerja yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner evaluasi ini. Partisipasi aktif dan penilaian jujur dari para pengguna jasa merupakan instrumen yang sangat berharga dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan ke depannya.

Bahan Evaluasi Internal demi Perbaikan Berkelanjutan

Meskipun sukses mempertahankan predikat "Sangat Baik", manajemen BPPMHKP Semarang tetap bersikap dinamis dan kritis. Kami menyadari bahwa dinamisnya kebutuhan operasional di lapangan menyisakan beberapa aspek teknis maupun administratif pelayanan yang belum sepenuhnya maksimal.

Oleh karena itu, seluruh catatan masukan, kritik, dan saran yang masuk dalam evaluasi Triwulan I ini akan dianalisis secara mendalam sebagai dasar komitmen tindakan korektif demi melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Langkah ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas demi menjaga kepercayaan publik secara konsisten.

Laporan berkala nilai IKM ini dipublikasikan secara terbuka sebagai wujud pemenuhan kewajiban atas Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.