SEMARANG (12/3) – Dalam upaya akselerasi penataan administrasi yang tertib dan akuntabel, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Semarang berkolaborasi dengan Sekretariat BPPMHKP sukses menyelenggarakan Webinar Kearsipan secara daring melalui platform Zoom Meeting pada Kamis, 12 Maret 2026.

Kegiatan strategis ini dilaksanakan dengan tujuan utama mendongkrak pemahaman, kapasitas, serta kompetensi para petugas maupun pengelola arsip di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Fokus utama pembahasan mengupas tuntas tata cara pelaksanaan penyusutan arsip yang tepat dan sesuai dengan regulasi Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang berlaku.

Antusiasme Tinggi dan Lintas Instansi

Agenda sosialisasi ini memetik antusiasme yang sangat besar dari para aparatur sipil negara di berbagai wilayah. Tercatat, webinar ini diikuti oleh sekitar 405 peserta yang berasal dari:

• Berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan unit kerja di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

• Perwakilan eksternal dari jajaran aparatur Badan Karantina Indonesia (Barantin).

Hadir sebagai pembicara utama dalam ruang diskusi virtual ini adalah Mahfudl Umar Khamdan, S.St.Pi., M.Si., yang merupakan Arsiparis Ahli Madya dari Biro Umum Sekretariat Jenderal KKP. Dalam paparannya, narasumber membedah secara teknis mengenai pentingnya pemilahan dokumen, penyelamatan arsip bernilai guna statis, hingga prosedur pemusnahan dokumen yang sudah melewati masa retensinya agar tidak membebani ruang penyimpanan negara.

Mendorong Tertib Tata Kelola

Melalui penyelenggaraan webinar ini, manajemen BPPMHKP Semarang berharap seluruh target luaran operasional dapat tercapai secara masif. Para peserta diharapkan tidak hanya sekadar menyerap teori, namun mampu mengimplementasikan tata cara penyusutan arsip tersebut secara nyata, tertib, dan optimal di unit kerja masing-masing.

Tata kelola kearsipan yang modern dan tersistem dengan baik merupakan salah satu pilar krusial dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta mewujudkan tata pamong pemerintahan yang bersih, efisien, dan melayani (good governance).