PPID | Kementerian Kelautan dan Perikanan

A. Arah Kebijakan

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik Lihat

2. Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Lihat

3. Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sd 2029 Lihat

B. Peraturan Layanan Informasi

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Lihat

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Lihat

3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lihat

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Lihat

C. Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lihat

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Lihat

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Lihat

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lihat

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2018 Lihat

6. PERMEN KP Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Lihat

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Lihat

D. Petunjuk teknis

1. Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Baik di Supplier Lihat

2. Petunjuk Teknis Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Lihat

3. Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lihat

4. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lihat

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Lihat

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Lihat

7. Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Lihat

8. Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik Lihat

9. Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point Lihat

10. PERMEN KP Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Sistem Pembenihan Ikan Nasional Lihat

11. PERMEN KP Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Lihat

12. PERMEN KP Nomor 19 tahun 2024 Tentang Obat Ikan Lihat

13. PERMEN KP Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pakan Ikan Lihat

14. PERMEN KP Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lihat

15. PERMEN KP No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan Lihat

16. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Lihat

17. Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lihat