Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar melalui Satuan Pelayanan Mataram menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Perikanan Hiu dan Pari Berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan oleh Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIP2B) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB di Hotel Aston Inn Mataram. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah, akademisi, lembaga pendamping, organisasi nelayan, dan para pemangku kepentingan lainnya sebagai wadah diseminasi hasil kajian, evaluasi implementasi kebijakan, serta penyusunan rekomendasi pengelolaan hiu dan pari di Provinsi NTB. Acara dibuka Oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Bpk. Muslim

Pada kegiatan tersebut, Balai PK Denpasar Satpel Mataram berkesempatan menjadi narasumber dengan menyampaikan Ortala Baru Balai PK Denpasar dan  mengenai realisasi perdagangan dan stok pengambilan alam pemanfaatan jenis ikan hiu dan pari Tahun Anggaran 2025–2026 di wilayah kerja NTB. Materi yang disampaikan meliputi perkembangan pemanfaatan dan perdagangan hiu-pari, implementasi ketentuan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, serta pentingnya penguatan pengawasan dan pengelolaan berbasis data dalam mendukung keberlanjutan sumber daya hiu dan pari.

Beberapa poin penting hasil diskusi dan evaluasi kegiatan antara lain:

1. Hasil kajian menunjukkan nilai hasil tangkapan per upaya (CPUE) hiu dan pari di NTB secara umum mengalami peningkatan, namun sebagian spesies masih terindikasi mengalami tekanan pemanfaatan yang tinggi.

2. Masih ditemukan tantangan pengelolaan berupa dominasi tangkapan individu belum dewasa (immature), peningkatan intensitas operasi penangkapan, serta perlunya penguatan pengendalian pemanfaatan sesuai kuota dan ketentuan yang berlaku.

3. Implementasi Peraturan Gubernur NTB Nomor 55 Tahun 2020 yang masa berlakunya berakhir pada tahun 2025 perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan kebijakan lanjutan yang lebih adaptif dan berbasis data ilmiah.

4. Para pihak sepakat perlunya memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, lembaga pendamping, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengelolaan hiu dan pari yang berkelanjutan di Provinsi NTB.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan hiu dan pari yang berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar melalui Satuan Pelayanan Mataram akan terus berperan aktif dalam penguatan pengelolaan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab guna menjaga kelestarian sumber daya laut bagi generasi mendatang.