Manado, 18–19 Juni 2026 – Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kebutuhan Data Baseline dan Desain Survei Kawasan Konservasi di Perairan Laut Sulawesi pada 18–19 Juni 2026 di Hotel The Sentra Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam penyusunan desain survei yang komprehensif sebagai dasar pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan.

FGD dibuka oleh Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kawasan Konservasi. Dalam sambutan yang dibacakannya, disampaikan bahwa penyediaan data baseline yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah merupakan fondasi utama dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi, penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan secara berkelanjutan. Selain itu, ditekankan pula pentingnya kolaborasi lintas sektor mengingat karakteristik Kawasan Konservasi di Perairan Laut Sulawesi sebagai kawasan konservasi laut lepas (offshore marine protected area) yang memerlukan pendekatan pengelolaan yang berbeda dengan kawasan konservasi pesisir.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Universitas Sam Ratulangi, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, Pangkalan PSDKP Bitung, Rekam Nusantara Foundation, BPRL Makassar Satpel Manado, Forum Ilmiah dan Konsultatif Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Utara, serta tim Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar.

Pada sesi pemaparan materi, BRIN menyampaikan karakteristik oseanografi Laut Sulawesi beserta peluang pemanfaatan teknologi remote sensing dan pemodelan oseanografi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan survei. Sementara itu, WCS Indonesia memaparkan hasil survei pelingkupan dan kajian stok perikanan pelagis kecil di sekitar kawasan, termasuk berbagai potensi serta tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan desain survei.

Selanjutnya, peserta FGD melaksanakan diskusi pleno untuk merumuskan kebutuhan data baseline dan desain survei. Pembahasan difokuskan pada 12 komponen utama, meliputi tujuan survei, ruang lingkup data yang dikumpulkan, lokasi dan prioritas stasiun survei, jenis data dan parameter yang akan diukur, metodologi pengumpulan data, waktu dan frekuensi pelaksanaan, durasi survei, kompetensi tim pelaksana, kebutuhan sarana dan prasarana, hingga keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan survei.

Berdasarkan hasil pembahasan, forum menyepakati bahwa pelaksanaan survei perlu mengedepankan pendekatan yang adaptif, efisien, dan berbasis ilmu pengetahuan. Beberapa rekomendasi utama yang dihasilkan antara lain pemanfaatan teknologi remote sensing untuk pengumpulan data oseanografi, penggunaan data pendaratan ikan (landing data) dan analisis Spawning Potential Ratio (SPR) sebagai bagian dari pemantauan sumber daya perikanan, optimalisasi data logbook penangkapan untuk mendukung pemantauan biota laut penting dan/atau dilindungi, serta pelaksanaan survei sosial ekonomi melalui metode Focus Group Discussion, wawancara mendalam, dan informan kunci. Forum juga merekomendasikan penguatan kolaborasi dengan BRIN, perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan dalam penyediaan data, tenaga ahli, maupun sarana pendukung survei.

Sebagai hasil kegiatan, forum berhasil menyusun dan menyepakati Matriks Kebutuhan Data Baseline serta Berita Acara Hasil Focus Group Discussion yang memuat kesepakatan teknis sebagai dasar penyusunan desain survei dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pimpinan FGD dan diketahui oleh seluruh perwakilan instansi peserta sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan survei.

Sebagai tindak lanjut, pada 19 Juni 2026 tim Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara untuk menyampaikan hasil FGD sekaligus menyerahkan salinan Berita Acara yang telah ditandatangani. Dalam kesempatan tersebut, Balai juga menyampaikan permohonan dukungan berupa penyediaan data dan informasi sektoral, dukungan personel teknis, serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Survei Kondisi Biofisik Habitat, Ekosistem, Biota Laut Dilindungi, dan Sosial Ekonomi pada Kawasan Konservasi di Perairan Laut Sulawesi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan survei sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang dimiliki.

Melalui kegiatan ini, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar bersama seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen untuk menyediakan data baseline yang komprehensif dan berkualitas sebagai landasan pengelolaan kawasan konservasi yang lebih efektif. Hasil FGD beserta rekomendasi yang telah disepakati akan menjadi dasar dalam penyempurnaan desain survei, penyusunan dokumen teknis, pembentukan tim pelaksana, serta penyusunan rencana operasional survei guna mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Laut Sulawesi secara berkelanjutan.