Tujuan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP), meliputi: 
a. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia Informasi Publik dengan pemohon dan pengguna Informasi Publik; 
b. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia Informasi Publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip pelayanan Informasi Publik meliputi: 
a. Informasi Publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan efisien; 
b. Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan melalui satu pintu; 
c. Penyajian Informasi Publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis Informasi Publik di lingkungan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP), meliputi: 
1. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala; 
2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; 
3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;
4. dan Informasi Publik yang Dikecualikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana memiliki kewenangan:
a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana; 
b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; 
c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I; 
d. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; 
e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; 
f. dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID mempunyai tugas:

a.	Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana; 
b.	Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai; 
c.	Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik; 
d.	Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana; 
e.	Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik; 
f.	Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; 
g.	Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP; 
h.	Mengoordinasikan;
    •	pengumpulan seluruh Informasi Publik; 
    •	Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik; 
    •	membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; 
    •	menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; 
    •	membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan; melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; 
    •	membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; 
    •	menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
    •	memenuhi Permintaan Infromasi Publik dari PPID Kementerian;
    •	 melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik; 
    •	melakukan pembinaan dan pengawasan ataspelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP; 
    •	memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon; 
    •	memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak; 
    •	melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya; 
    •	menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; 
    •	dan menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.