Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Penataan Ruang Laut Padang meliputi:

Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
dan Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Balai Penataan Ruang Laut Padang meliputi diantaranya;

informasi publik yang tersedia setiap saat;
informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
informasi publik yang diumumkan secara berkala;
dan informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 5 Tahun 2025,
Tugas dan Fungsi PPID Ditjen PRL yang mencakup UPT BPRL Padang adalah:

melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik yang telah ditetapkan atasan PPID;
menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan informasi publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dalam rangka penyebarluasan informasi publik;
menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk membantu pelaksanaaan tugas PPID;
menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit organisasi Ditjen PRL; mengoordinasikan: a) pengumpulan seluruh informasi publik; b) pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan c) pemberian dan penyampaian informasi publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik;
membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID unit organisasi Ditjen PRL;
membantu PPID Kementerian melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
melakukan pengujian konsekuensi untuk PPID unit organisasi Ditjen PRL;
membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik;
menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;
menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan layanan informasi publik;
memenuhi permintaan informasi publik dari PPID Kementerian;
melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID unit organisasi Ditjen PRL kepada PPID UPT;
memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon;
memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik dalam hal permintaan informasi publik ditolak;
melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi yang dikecualikan dan memberikan alasannya;
menyusun dan mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi publik yang dikecualikan untuk PPID unit organisasi Ditjen PRL;
dan menyusun laporan layanan informasi publik.