PSDKP Pontianak Hadiri Undangan BPSPL, Bahas Penegakan Hukum dan Perizinan Arwana di Kalbar

Pontianak, 29 April 2025 — Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak beserta jajaran menghadiri undangan dari BPSPL (Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut) Pontianak dalam kegiatan penyampaian informasi penting terkait pengawasan sumber daya perikanan di wilayah Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh DPRD Kapuas Hulu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kapuas Hulu, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Stasiun PSDKP Pontianak, BPSPL Pontianak, Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk (APPS).

Pertemuan ini sekaligus menjadi forum untuk memaparkan kegiatan penyegelan yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Pontianak pada dua lokasi milik inisial AG di Kota Pontianak, tepat pada tanggal 17 April 2025. Lokasi tersebut diketahui merupakan gudang penampungan yang terindikasi digunakan untuk kegiatan perdagangan ikan arwana secara ilegal.

Selain itu, diskusi turut menyoroti pentingnya pengaturan dan perizinan bagi pembudidaya arwana skala rumah tangga atau mikro, khususnya di wilayah Kapuas Hulu. Dalam upaya pelestarian jenis ikan dilindungi sekaligus mendukung ekonomi lokal, PSDKP Pontianak mendorong pembudidaya arwana untuk memperoleh legalitas usaha yang sesuai dengan regulasi.

Kontribusi sektor perikanan, terutama dari perdagangan arwana, juga menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh sebab itu, sinergi antara pengawasan dan pembinaan pelaku usaha menjadi fokus bersama.

Atas langkah tegas PSDKP Pontianak dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha arwana ilegal, DPRD turut memberikan apresiasi dan dukungan penuh. Diharapkan upaya ini dapat menciptakan tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan di wilayah Kalimantan Barat.