Tujuan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk:

1. Mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis
Membangun hubungan yang terbuka, akuntabel, dan saling percaya antara penyedia informasi publik dengan pemohon maupun pengguna informasi publik.

3. Mewujudkan sistem yang terintegrasi
Menghadirkan sistem pelayanan informasi yang terkoordinasi dan efisien antara unit kerja penyedia informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), guna memastikan keterpaduan dalam penyampaian informasi kepada publik.

4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah
Memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi publik, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
Dengan tersedianya informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat turut serta dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan.

Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

1. Mudah, cepat, dan sederhana
Informasi publik disediakan dan disampaikan dengan cara yang memudahkan pemohon informasi, tanpa prosedur yang berbelit-belit, serta dilakukan dalam waktu yang wajar dan efisien.

2. Melalui satu pintu (single gate system)
Seluruh pelayanan informasi publik dilaksanakan secara terpusat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), guna menjamin keseragaman prosedur dan akurasi informasi.

3. Sesuai jenis dan format informasi yang tersedia
Informasi publik yang diberikan kepada pemohon disesuaikan dengan jenis dan format yang telah disediakan dan dikelola oleh PPID, baik dalam bentuk cetak, digital, maupun format lainnya yang dapat diakses sesuai ketentuan yang berlaku.

Jenis Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dikelompokkan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

1. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat
Informasi yang wajib disediakan dan dapat diakses oleh publik kapan saja, seperti profil pejabat, peraturan perundang-undangan, hasil pengawasan, serta data dan dokumen lain yang tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan.

2. Informasi Publik yang Diumumkan secara Berkala
Informasi yang diumumkan secara rutin dalam jangka waktu tertentu, misalnya laporan tahunan, laporan keuangan, laporan kinerja, dan informasi berkala lainnya.

3. Informasi Publik yang Diumumkan secara Serta Merta
Informasi yang wajib diumumkan segera tanpa penundaan apabila terdapat suatu peristiwa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti bencana alam, wabah penyakit, atau gangguan ekosistem kelautan dan perikanan.

4. Informasi Publik yang Dikecualikan
Informasi yang tidak dapat diakses oleh publik karena bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, rahasia dagang, atau data pribadi.

Catatan:
Setiap jenis informasi tersebut ditetapkan dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan prosedur dan klasifikasi yang ditetapkan melalui Keputusan PPID Kementerian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023, tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dan mengamankan informasi publik;
2. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
3. Membantu menyiapkan konsep tanggapan atas pengajuan keberatan yang ditujukan  kepada Atasan PPID Kementerian;
4. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan informasi publik;
5. Menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk Keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian;
6. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian, dalam bentuk Keputusan PPID Kementerian mengenai Klasifikasi Informasi Kementerian.