PPID | Kementerian Kelautan dan Perikanan

A. Arah Kebijakan

1. Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Lihat

2. Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Lihat

B. Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lihat

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Lihat

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Lihat

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik Lihat

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Lihat

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Lihat

7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lihat

8. Peraturan Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Lihat Lihat

C. Petunjuk teknis

1. Petunjuk Teknis Analisis dan Tindak Lanjut Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lihat

2. Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengawasan Pengelolaan SDKP Lihat

3. Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 Lihat

4. Petunjuk Teknis Pedoman Penyusunan Peraturan Keputusan Dirjen PSDKP Lihat

5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lihat

6. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing Lihat

7. Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lihat

8. Petunjuk Teknis Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Lihat

9. Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan Lihat

10. Petunjuk Teknis Penanganan Barang Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Yang Bukan Merupakan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan Lihat

11. Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Ditjen PSDKP Lihat

12. Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Lihat

13. Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan Dirjen PSDKP Lihat

14. Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Lihat

15. Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lihat

16. Petunjuk Teknis Pengawasan Penangkapan, Pembudidayaan dan Distribusi Lobster Kepiting dan Rajungan di Wilayah Negara RI Lihat

17. Petunjuk Teknis Pengawasan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lihat

18. Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan Lihat

19. Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Sedimentasi di Laut Lihat

20. Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam CITES Lihat

21. Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Lihat

22. Petunjuk Teknis Pengawasan Wisata Tirta Lainnya Lihat

23. Petunjuk Teknis Penyampaian Informasi untuk Penerbitan Notifikasi Kekonsuleran dalam Penanganan Awak dan Kapal Perikanan Asing Lihat

D. SK Penetapan PPID

1. Surat Tugas Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lihat

2. SK Penetapan PPID Lihat