Dalam rangka meningkatkan sinergi dan pemahaman bersama terkait penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di Atas Kapal (CPIB Kapal), BPPMHKP Ternate telah melaksanakan kegiatan Coffee Morning Pembahasan Sertifikasi CPIB Kapal pada tanggal 12 Desember 2025 bertempat di Cafe Bukit Bintang Ternate

Kegiatan dihadiri oleh berbagai stakeholder perikanan, antara lain Kepala PPN Ternate, Perwakilan Penyuluh Perikanan, UPI Eksportir (PT. Harta Samudera, PT. KMS, CV. MTM, CV. MNM, Koperasi Santo Alvin Pratama) dan Ketua asosiasi perikanan (HNSI, AP2HI dan MDPI). Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi antarinstansi serta merumuskan langkah bersama terkait percepatan Sertifikasi CPIB Kapal di wilayah Maluku Utara.

Acara dibuka oleh Kepala BPPMHKP Ternate, Bapak Arsal, S.St.Pi., M.P., yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peningkatan kesadaran dan kapasitas nelayan dalam menerapkan sistem jaminan mutu, mengingat penanganan ikan di atas kapal merupakan titik kritis yang sangat menentukan mutu produk sampai ke UPI.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penyampaian informasi dari masing-masing instansi terkait. Beberapa poin utama yang mengemuka antara lain:

- Masih rendahnya jumlah kapal tersertifikasi, terutama kapal kecil di bawah 5 GT, serta minimnya fasilitas dasar seperti pengukur suhu dan sanitasi di atas kapal.

- Perlunya perubahan mindset nelayan dan pelaku usaha agar lebih mengutamakan mutu dibanding kuantitas hasil tangkapan.

- Pentingnya penerapan grade mutu ikan dan insentif harga untuk mendorong nelayan menjaga kualitas hasil tangkapan.

- Tantangan terkait kelengkapan dokumen kapal, alur bongkar muat, dan infrastruktur pendukung mutu di pelabuhan.

- Peran UPI, PPN, dan asosiasi sangat diperlukan dalam pembinaan, pendampingan, dan penguatan sistem jaminan mutu di tingkat nelayan dan suplier.

Diskusi berlangsung aktif dengan partisipasi dari seluruh stakeholder. Peserta menyampaikan berbagai kendala dan usulan, antara lain terkait kesiapan fasilitas kapal, pemahaman nelayan tentang penanganan ikan yang baik, serta kebutuhan akan pembinaan teknis yang lebih intensif di lapangan.

Sebagai tindak lanjut, seluruh pihak berkomitmen untuk:

1. Menguatkan kolaborasi antarinstansi dalam percepatan Sertifikasi CPIB Kapal.

2. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara terstruktur kepada nelayan pemasok bahan baku.

3. Menyusun dan melaksanakan program Bimtek SKPI tahun 2026 di beberapa daerah.

4. Melakukan pendampingan perizinan kapal guna memperlancar operasional dan memastikan pemenuhan aspek regulasi serta standar mutu.

5. Mengembangkan pola insentif yang dapat memotivasi nelayan menerapkan sistem jaminan mutu.

Melalui kegiatan ini, diharapkan penerapan sistem jaminan mutu dari hulu ke hilir semakin kuat, serta mendorong peningkatan mutu dan daya saing produk perikanan di wilayah Maluku Utara.