PPID | Kementerian Kelautan dan Perikanan

A. Peraturan Layanan Informasi

1. PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADA PROSES PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DAN PERIKANAN TANGKAP Lihat

2. PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER Lihat

B. Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik

1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lihat

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lihat

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Lihat

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Lihat

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik Lihat

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Lihat

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Lihat

8. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PERMEN-KP/2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU/HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT Lihat

9. PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK Lihat

10. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat

11. KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 95/KEP-BKIPM/20202020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Lihat

12. PERMEN 42 Tahun 2023_Penyelenggara layanan Informaasi Publik di Lingkungan KKP Lihat

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Lihat

14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Lihat

15. 8.Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 42 tahun 2023 Lihat