PPID | Kementerian Kelautan dan Perikanan

A. Peraturan Layanan Informasi

1. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Lihat

2. SOP Permintaan Informasi Publik Lihat

3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik Lihat

4. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik Lihat

5. SOP Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Lihat

6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik Lihat

7. Kode Etik SKIPM Palembang 2025 Lihat

B. Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lihat

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Lihat

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Lihat

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lihat

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik Lihat

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Lihat

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Lihat

C. Petunjuk teknis

1. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point Di Supplier Lihat

2. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penetapan Laboratorium Acuan Dan Penguji Dalam Rangka Official Control Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Lihat

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lihat

4. SK Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Lihat

5. Petunjuk Teknis Verifikasi Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi Perikanan Budidaya Dan Perikanan Tangkap Lihat

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Lihat