Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerja UPT Pelaksana: 
1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; 
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi: 
1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; 
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; 
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Ruang Lingkup Pengendalian dan Pengawasan Mutu BPPMHKP 
1. Sertifikasi proses perikanan budidaya
- Sertifikasi CPIB (Pembenihan)
- Sertifikasi CBIB (Budidaya)
- Sertifikasi CPPIB (Pakan Ikan)
- Sertifikasi CPOIB (Obat Ikan)
- Sertifikasi CDOIB (Distribusi Obat Ikan)
2. sertifikasi proses perikanan tangkap
Sertifikasi CPIB (Penanganan Ikan di Atas Kapal Penangkap
3. sertifikasi proses penanganan dan pengolahan
- Sertifikasi SKP (Kelayakan Pengolahan)
- Sertifikasi SPDI (Distribusi Ikan)
- Sertifikasi PMMT/HACCP (Pengendalian Mutu Terpadu)
4. Sertifikasi penerbitan health certificate mutu ekspor dan pengendalian ekspor
5. Monitoring mutu hasil perikanan dan residu perairan
- Pelabuhan Pendaratan Ikan
- Pasar tradisional dan Modern
- Perairan Laut
6. Laboratorium pengujian
- Akreditasi Parameter Pengujian
- Pengujian Sampel

Informasi Domisili/Alamat Lengkap PPID Stasiun KIPM Bandung 

* Kantor Stasiun KIPM Bandung
Jl. Ciawitali No. 44, Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40525

*No Telepon (022)6649004

*WhatsApp : 0811-1112-4664

*Jam Layanan PPID :
Senin s.d. Kamis = 08.00-16.00 WIB
Jumat = 08.00-16.30 WIB

Jenis informasi publik di lingkungan unit kerja UPT Pelaksana meliputi diantaranya : 
1. Informasi publik yang tersedia setiap saat; 
2. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta; 
3. Informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan 
4. Informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya :
- Menyediakan dan mengamankan informasi publik.
- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
- Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian.
- Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID -- Kementerian dalam rangka penyebarluasan informasi publik.
- Menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian.
- Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi Informasi Kementerian.