(7/01) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari menerima kunjungan dari Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara didampingi PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka koordinasi dan update informasi terkait unjuk rasa nelayan yang dilakukan oleh kelompok nelayan terkait pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal perikanan yang berpangkalan di PPS Kendari.

Kepala PPS Kendari, Syahril Abd Raup didampingi para Ketua Tim Kerja PPS Kendari menyambut baik kunjungan tersebut sekaligus memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan. Dalam Pertemuan ini, Kepala PPS Kendari menjelaskan bahwa penerapan pemasangan Trasnmiter Vessel Monitoring System (VMS) bagi kapal izin pusat sebenarnya telah diberlakukan sejak tahun 2000an di seluruh Indonesia, di pasang di kapal perikanan berijin pusat. Tujuan utama pemasangan alat ini yakni untuk memaantau pergerakan kapal perikanan tersebut. Sementara, khusus di PPS Kendari, sejumlah 192 Unit kapal perikanan yang berijin pusat sejak tahun 2023 sampai dengan 2024 masih diberikan tetap melakukan kegiatan penangkapan ikan samapai 31 Desember 2024 walaupun belum memasang VMS. Selain berfungsi sebagai alat pemantau aktivitas kapal perikanan, alat ini juga dapat menjadi alat pendukung keselamatan jika kapal menghadapi situasi bahaya di laut.

Beberapa hal yang menjadi penyebabkan terjadinya penolakan terhadap pemasangan VMS oleh Nelayan di Kendari salah satunya adalah Harga VMS yang dirasa terlalu mahal, ditambah biaya air time dan maintenance yang mereka anggap memberatkan nelayan, Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman mendalam dan perlu mencari solusi bersama dalam menyikapi permasalahan ini ke depan. Namun demikian, kapal perikanan yang berpangkalan di PPS Kendari sudah mulai normal beroperasi tanpa memasang VMS, sampai menunggu kebijakan lebih lanjut.

Syahrul Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sultra memberi masukan bahwa agar kedepannya kebijakan ini perlu dilakukan sosialisasi terutama kepada para Pemilik kapal terkait penerapan VMS sebagai alat pemantau dan keselamatan kapal perikanan terutama yang berijin pusat, dan yang lebih penting daripada itu melaksanakan ketentuan perundang-undangan.