Strategi PPID PPS Cilacap Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
Kamis, 23 Januari 2025 WIB
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap berkomitmen menjadi badan publik yang terbuka dan informatif dengan jargon Manteep (Melayani Akuntabel No Korupsi Tranparan Efektif Efisien Profesional).
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap berkomitmen mendukung 5 program prioritas Kementerian Kelautan Dan Perikanan tertutama pada prgrom ke dua yaitu penangkapan ikan terukur.
Untuk menunjukan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kualitas layanan keterbukaan informasi publik kami terus melakukan upaya perubahan dan terobosan melalui inovasi, peningkatan sarana prasarana dan tersedianya sdm pendukung yang memadai
Dalam menunjang kinerja pelayanan telah dibuat dan dikembangkan empat inovasi untuk memudahkan pengguna layanan dalam mengakses informasi layanan.
Si Antasena sistem layanan terpadu satu atap terintegrasi memuat informasi dan mempermudah pengurusan keberangkatan dan kedatangan kapal dengan efisiensi waktu, transparansi, dan fitur call center inklusif. Sejak 2023, aplikasi ini telah melayani 1.594 dokumen spb dan 1.001 dokumen kedatangan
Srikandi ppsc menyediakan informasi pemantauan kapal secara real-time, dan estimasi biaya tambat dengan transparansi penuh. Dan mencatat 618 kunjungan
Simatapari menyediakan informasi capaian indikator kinerja PPS Cilacap secara real-time, meningkatkan efektivitas pemantauan, dan mendukung pengambilan kebijakan. Di tahun 2024 dengan 7.248 kunjungan,
Albakora menyediakan informasi data rencana kapal bongkar, meningkatkan efisiensi waktu, dan mempermudah pemantauan serta persiapan proses bongkar. Albakora telah digunakan 1.825 kali.
Keberlanjutan inovasi layanan kami terus dikembangkan dari tahun ke tahun untuk menjawab kebutuhan dan permintaan pengguna secara optimal
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap juga telah berkolaborasi dengan 18 instansi terkait dalam mewujudkan informasi yang cepat, tepat dan akurat melalui perjanjian kerja sama.
Wujud nyata Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap menciptakan pelayanan publik yang paripurna adalah dengan ditetapkannya keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor 162 tahun 2023 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dimana didalamnya terdapat layanan informasi dan dokumentasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta mendukung penyendang disabilitas dan inovasi Mantep Expres
Pembinaan dan kebijakan tentang pelayanan informasi publik diterjemahkan kedalam renstra, program dan kegiatan, surat keputusan, surat tugas serta S.O.P di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
Komitmen keterbukaaan diwujudkan kedalam alokasi anggaran dari tahun ke tahun serta adanya penandatanganan komitmen bersama keterbukaan informasi publik dan maklumat pelayanan PPID.
Selain itu, peningkatan kompetensi dan kapabilitas bagi petugas pelayanan juga dilakukan salah satunya adalah melalui pelatihan bahasa isyarat dan pelatihan budaya pelayanan prima.
Data informasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dapat diakses oleh masyarakat melalui website utama, website PPID, media sosial dan apliasi berbasis android mudah dan cepat.
Sebanyak 109 melakukan permohonan inforamsi baik secara offline maupun online telah dilayani oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan 108 permohonan terpenuh dan satu permohonan ditolak dikarenakan berkas dari pemohon yang tidak lengkap, dengan rata rata waktu terpenuhi 1.5 hari kerja.
Seluruh informasi yang dipublikasikan telah sesuai dengan prosedur dan S.O.P yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan akurasi dan kebenarannya.
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap melibatkan masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan melalui survey kepuasan masyarakat. Pada triwulan IV 2024 ini, hasil IKM pelayanan informasi publik Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mencapai 93,59 dengan kategori sangat baik.
Atas kerja keras dalam memberikan pelayanan publik, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah mendapatkan prestasi dan penghargaan dari berbagai pihak. Penghargaan unit kerja terbaik kualifikasi informatif lingkup KKP tahun 2023, penghargaan sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK (Wilayah Bebas Dari Korupsi) oleh kemenpan rb dan penghargaan lainnya.