1. Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum yang memiliki legalitas;

2. Pemohon bersedia menunjukkan identitas diri (KTP) atau dokumen legalitas bagi Badan Hukum apabila diminta oleh petugas layanan informasi publik;

3. Pemohon bersedia menyampaikan surat pengantar dan/atau surat permohonan apabila diminta oleh petugas layanan informasi publik;

4. Pemohon bersedia menyampaikan nomor kontak (telp/hp) dan dihubungi oleh petugas layanan informasi untuk proses verifikasi jika diperlukan.