PPN Tanjungpandan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Belitung dalam rangka membahas pengelolaan dan distribusi air bersih di kawasan pelabuhan. Kehadiran PPN Tanjungpandan dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen pelabuhan untuk memenuhi undangan serta mendukung upaya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, Bpk. Arif Usman, S.Pi, M.Si bersama Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (TKPU) Bpk. Kukuh Permana, S.H, serta turut melibatkan unsur pemerintah daerah dan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendaptan Daerah, Dinas Perikanan di wilayah Kabupaten Belitung, serta pihak pengelola air minum daerah, yaitu Perumda Tirta Batu Mentas. Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk membahas kondisi penyediaan dan pemanfaatan air di kawasan pelabuhan.Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa di kawasan PPN Tanjungpandan saat ini terdapat sejumlah industri perikanan, seperti gudang pendingin (cold storage) dan pabrik es yang membutuhkan pasokan air untuk kegiatan operasional. Pemerintah daerah bersama berbagai pihak terkait, termasuk Perumda Tirta Batu Mentas mendorong optimalisasi pengelolaan distribusi air guna mendukung pelayanan kepada pelaku usaha sekaligus meningkatkan potensi pendapatan daerah.

Menanggapi hal tersebut, PPN Tanjungpandan menjelaskan bahwa pelabuhan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan pengelolaan aset serta target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebelumnya, PPN Tanjungpandan juga pernah menjalin kerja sama dengan Perumda Tirta Batu Mentas pada tahun 2023 untuk mendukung ketersediaan air di kawasan pelabuhan, khususnya saat terjadi penurunan debit air artesis akibat musim kemarau.

Melalui forum RDP tersebut, berbagi pihak menyampaikan pandangan dan masukan terkait pengelolaan air di kawasan pelabuhan, termasuk upaya peningkatan pelayanan bagi pelaku usaha perikanan serta optimalisasi pengelolaan sumber daya air sesuai kewenangan masing-masing.

Sebagai hasil pembahasan, para pihak sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi guna menyelaraskan tata kelola distribusi air bersih di kawasan pelabuhan. Ke depannya, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta badan usaha terkait dapat terus ditingkatkan guna mendukung kelancaran aktivitas perikanan dan pelayanan kepada masyarakat.