Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020-2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

 Dalam rangka mendukung Misi KKP tersebut, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) Misi yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL 

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Penjabaran dari Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, yang didukung oleh Sasaran Program (SP) Ditjen PRL terdiri dari:

1. SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat,
2. SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan,
3. SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggungjawab,
4. SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing,
5. SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.