Pekanbaru (26/1), Rapat sinkronisasi program kegiatan ini dilaksanakan melalui forum koordinasi lintas instansi yang diawali dengan sambutan pembukaan oleh Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan DKP Provinsi Riau. Dalam sambutannya disampaikan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan biota perairan di wilayah Provinsi Riau.

Selanjutnya, Kepala LPK Pekanbaru memaparkan profil kelembagaan, tugas dan fungsi LPK Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025, yang meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, spesies genetik, serta biota perairan. Pada sesi ini juga disampaikan rencana penyelarasan program dan potensi kerja sama yang dapat dikolaborasikan antara LPK Pekanbaru dan DKP Provinsi Riau.

Forum diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai isu strategis, antara lain rencana inisiasi pembentukan kawasan konservasi Mahato, penguatan Program Sebasah sebagai upaya pengendalian sampah dari darat ke laut, serta pendampingan pelaksanaan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA). Selain itu, dibahas pula pengelolaan spesies prioritas seperti terubuk, pesut, lumba-lumba, dan buaya, termasuk rencana penyiapan fasilitas penanganan konflik satwa serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tahun 2026, kedua belah pihak juga menyepakati perlunya optimalisasi pendanaan melalui PNBP untuk mendukung kegiatan prioritas, antara lain pendataan pesut di Indragiri Hilir, fasilitasi penetapan kawasan konservasi daerah yang sempat tertunda, survei padang lamun, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan perjanjian kerja sama dengan mitra NGO, serta penguatan pengelolaan kawasan Rupat Utara oleh KKPN.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta penyusunan rencana tindak lanjut sebagai dasar pelaksanaan kerja sama program konservasi kelautan dan perikanan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di Provinsi Riau.