Bungus (29/04), Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala PPS Bungus, Bapak Widodo, yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Inspektorat Jenderal serta menyatakan kesiapan seluruh jajaran dalam mendukung pelaksanaan audit. Beliau juga menegaskan komitmen untuk terus menjalankan tugas dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis secara optimal. Beliau berharap kegiatan ini dapat berjalan secara baik dan lancar, serta nantinya menghasilkan saran dan bimbingan dari tim audit untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPT yang lebih baik. 

Selanjutnya, Inspektur Jenderal KKP, Bapak Ade Tajudin Sutiawarman, memberikan arahan terkait pelaksanaan audit yang akan dilakukan di beberapa provinsi sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Audit yang dilaksanakan mencakup beberapa aspek utama, yaitu pengelolaan keuangan (baik pengeluaran maupun penerimaan), pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang milik negara, penyelenggaraan pelayanan publik, serta kebersihan lingkungan kantor.

Dalam arahannya, Inspektur Jenderal menekankan bahwa kebersihan lingkungan kantor merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan disiplin dan profesionalisme aparatur, serta berpengaruh terhadap citra institusi, kenyamanan kerja, dan persepsi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh UPT diharapkan menjadikan kebersihan sebagai bagian dari budaya kerja yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan insidental. Selain itu, disampaikan pula pentingnya penguatan tata kelola organisasi karena kualitas UPT sangat menentukan keberhasilan program kementerian, kualitas pelayanan publik, serta tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam kegiatan ini beliau menilai bahwa tim audit tidak hanya melakukan penilaian, tetapi juga memberikan rekomendasi dan pendampingan bagi unit kerja. Ke depan, diharapkan tidak terdapat temuan berulang (progam zero tunggakan), dan setiap temuan dapat segera ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 3 bulan.

Pada sesi diskusi, perwakilan BPRL Padang menyampaikan kendala terkait pengelolaan anggaran yang masih terintegrasi dengan eselon I, sehingga diperlukan arahan dan dukungan untuk percepatan pengelolaan anggaran. Selain itu, Kepala PPS Bungus juga menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti inovasi pengelolaan aset, dukungan terhadap program pelabuhan sehat, serta pencapaian penghargaan sebagai pelabuhan sehat dari progam yang dijalankan PPS Bungus dengan Kementerian Kesehatan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan oleh Inspektur Jenderal dan Inspektur I ke beberapa kantor di lingkungan PPS Bungus, termasuk Kantor Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru Satpel Padang. Dalam kunjungan tersebut, tim memberikan apresiasi atas kondisi kantor yang bersih dan tertata dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan, antara lain perlunya penyediaan fasilitas pendukung seperti pendingin ruangan (AC), penataan alur bisnis dan SOP pelayanan, penyediaan media informasi berupa infografis yang ditayangkan, penambahan fasilitas seperti rak sepatu, serta penyediaan area parkir yang memadai dan terlindungi agar memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan. Selain itu, disarankan agar SOP layanan, khususnya layanan jenis, disusun lebih jelas dan dilengkapi dengan media informasi seperti brosur.

Kegiatan entry meeting dan kunjungan Inspektorat Jenderal berjalan dengan baik dan memberikan gambaran penting mengenai kondisi tata kelola di lingkungan UPT, khususnya Satpel Padang. Secara umum, kondisi pelayanan dinilai sudah baik, terutama dari aspek kebersihan dan kerapian. Namun demikian, masih diperlukan beberapa perbaikan, terutama dalam hal penyediaan fasilitas pendukung pelayanan, penyempurnaan SOP, serta penguatan tata kelola organisasi. Audit ini juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan internal sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap KKP.

Sebagai tindak lanjut, unit kerja diharapkan segera melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek yang menjadi masukan dari tim audit, khususnya terkait penyempurnaan SOP layanan, penyediaan fasilitas pendukung, serta penataan lingkungan kerja. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi internal untuk memastikan seluruh temuan dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tidak terjadi temuan berulang di masa mendatang.