Pekanbaru (24/7) Loka PK Pekanbaru mengikuti Forum Group Discussion pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Riau. Pertemuan ini digelar sebagai langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi daerah. Lebih dari itu, forum ini menjadi wadah penting untuk menyinergikan berbagai program dan kegiatan lintas sektor terkait tata kelola kawasan konservasi yang ada di Riau, sekaligus mematangkan strategi perlindungan ekosistem mangrove yang berperan vital sebagai benteng pertahanan pesisir. FGD ini menonjolkan semangat kolaborasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi non profit, hingga kelompok masyarakat. 

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, dalam sambutannya beliau menyampaikan Provinsi Riau memiliki empat Kawasan Konservasi Daerah dengan total luas 195.337,95 Ha. Dua dari empat KKD baru ditetapkan 2026 ini yaitu Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Kep Meranti serta Kawasan Konservasi Rupat Utara. FGD ini diharapkan dapat terciptanya kesepemahaman dan kolaborasi demi terciptanya pengelolaan kelautan yang berkelanjutan. Terdapat tiga pemateri yaitu, pemaparan kawasan konservasi daerah Provinsi Riau oleh M. Hassanallutfi Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan DKP Riau, materi Pengelolaan Kawasan Konservasi Multipihak oleh M. Faisal Siddiq Loka PK Pekanbaru, serta materi Penguatan Pengelolaan KKD Indragiri Hilir Kolaborasi untuk Pengamanan Biota Perikanan dan Ekosistem Mangrove oleh Wahyudin Opu dari Yayasan Hutan Biru/Blue Forest. 

Lebih lanjut, Loka PK Pekanbaru menyampaikan tentang kolaborasi multipihak yang dapat dilakukan yang mana setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi untuk pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, pihak yang terlibat antara lain:

- Pengelola kawasan, guna perencanaan dan zonasi, regulasi dan penegakan, monitoring dan evaluasi, serta koordinasi multipihak;

- Perguruan tinggi, berperan dalam riset dan inovasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan, pendampingan kebijakan;

- Yayasan/NGO, turut andil dalam advokasi dan kampanye pendampingan masyarakat, dukungan teknis, mobilisasi sumber daya;

- Sektor swasta/BUMN, dapat berkontribusi dalam pendanaan berkelanjutan, teknologi dan inovasi, praktik bisnis bertanggungjawab, investasi hijau dan ekonomi biru;

- Mitra konservasi, ikut serta dalam gukungan pendanaan, pertukaran pengetahuan, jejaring dan kolaborasi global, program dan inisiatif bersama;

- Masyarakat, berpartisipasi sebagai penjaga dan pengguna yang bijak, kearifan lokal, partisipasi aktif, serta pengawasan bersama. 

Kolaborasi yang telah dilakukan DKP Provinsi Riau dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah dengan Universitas Riau, PSDKP Belawan, Yayasan Hutan Biru, Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia, Yayasan Mitra Insani, Walhi, dan Pemda Kepri dan Bangka Belitung. Harapan kedepannya kolaborasi pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Riau ini semakin meluas untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan.

Penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung aktif. Diskusi yang berlangsung membahas penguatan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Riau menyoroti pentingnya keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Selain itu penting juga untuk bersama menyiapkan inovasi publikasi yang menarik sebagai media promosi kawasan konservasi pada pihak kolaborator. Kolaborasi lintas sektor ditekankan sebagai kunci untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan, mulai dari pengembangan potensi wisata masyarakat pesisir hingga penyelesaian permasalahan. Selain itu, seluruh pihak menyepakati bahwa tantangan terberat sekaligus kunci utama keberhasilan kawasan konservasi adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga perlindungan ekosistem dapat beriringan dengan peningkatan kesejahteraan warga lokal.

Penulis : Rosyita Alifiya, S.Si