Kegiatan dibuka oleh jajaran pimpinan Bappeda Provinsi Riau. Sesi pertama diawali dengan pemaparan dari Kementerian Pertanian RI melalui Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BB PMP) mengenai draf program dan kegiatan periode 2026–2027. Dalam paparannya, disoroti hambatan klasik mengenai optimalisasi lahan pertanian di Riau yang terkendala oleh ketersediaan lahan, meskipun pihak balai telah memitigasi melalui penyediaan manajemen pengolahan, bantuan peralatan, serta kecukupan bibit yang masih memerlukan penyempurnaan. 

Menanggapi sektor pertanian, Bapak Abdul Madian dari Bappeda Provinsi Riau mengingatkan agar seluruh program BB PMP dimasukkan ke dalam Prioritas Nasional 2 (PN2) dengan mempertimbangkan kondisi demografi dan sosiologis Riau. Karakter dasar masyarakat Melayu Riau dominan sebagai berkebun dan nelayan, sehingga memerlukan biaya dan pendekatan yang besar untuk didorong menjadi petani padi. Bappeda menyarankan pemfokusan wilayah pertanian spesifik seperti di Rokan Hilir (Rohil), Siak, Indragiri Hilir (Inhil), dan Pelalawan. 

Sesi kedua dilanjutkan dengan pemaparan profil institusi baru oleh Ibu Vira perwakilan BPRL Padang Satpel Pekanbaru, yang menyampaikan terdapat 3 (tiga) program kerja utama yang siap disinergikan dengan Pemerintah Provinsi Riau, khususnya yang berkaitan dengan ketatalaksanaan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut. Dari meja pimpinan rapat, Bappeda Provinsi Riau mengonfirmasi bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Futong (yang berada di Kawasan RAPP) telah berhasil diterbitkan. Sementara itu, progres Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) untuk wilayah Inhil, Rohil, dan Bengkalis baru satu yang dinyatakan rampung, sedangkan wacana pembangunan Pelabuhan Futong masih tertahan dalam pembahasan di tingkat pusat. 

Pada sesi ketiga, perwakilan LPK Pekanbaru, Bapak Wahyudi Andrito, memaparkan profil kelembagaan terbaru pasca-terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 yang menetapkan transformasi nomenklatur menjadi Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru. Dijelaskan pula penugasan mandat Program Prioritas Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK) yang melekat di UPT Pekanbaru, yang meliputi gerakan Proteksi, PELAUT (Penyelesaian Penataan Ruang Laut), dan Laut SEBASAH. LPK Pekanbaru merincikan jenis layanan perizinan administratif yang dikelola, mencakup pengelolaan kawasan konservasi, fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, serta tugas pelayanan publik lainnya. 

Guna menyongsong tahun anggaran 2027, LPK Pekanbaru secara resmi mengusulkan Kegiatan Prioritas Tahun 2027 yang terdiri atas 6 (enam) paket kegiatan operasional dengan total nilai usulan sebesar Rp2.120.000.000,00. Usulan anggaran tersebut difokuskan untuk membiayai tugas fungsi Rencana Aksi Nasional (RAN) Perlindungan Biota Laut serta penguatan program proteksi ruang laut di wilayah kerja regional Riau. 

Rapat ditutup oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi Riau, Bapak Abdul Madian, yang menyampaikan bahwa seluruh data capaian dan usulan anggaran dari masing-masing Satker vertikal ini akan diolah kembali oleh tim perencana daerah. Hasil pengolahan data tersebut nantinya akan dikonfirmasikan ulang kepada tiap-tiap Satker guna memastikan keselarasan penuh (rancangan sinkron) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun oleh Bappeda Provinsi Riau. 

Kesimpulan

1. LPK Pekanbaru telah mengikuti Rapat Penyelarasan Program/Kegiatan Instansi Vertikal bersama Bappeda Provinsi Riau untuk penguatan target PSN, OSS, dan perencanaan tahun 2027. 

2. Pertemuan berhasil memetakan isu strategis perizinan ruang laut (KKPRL Futong) serta mencatat usulan kegiatan prioritas kelautan LPK Pekanbaru tahun 2027 senilai Rp2.120.000.000,00. 

3. Data hasil rapat akan divalidasi ulang oleh Bappeda Riau sebagai bahan laporan kelengkapan kepada Gubernur Riau dan DPRD Provinsi Riau. 

Demikian Daily News ini dibuat sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan bahan tindak lanjut dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nasional di daerah.