Bangka Belitung (16/04) – Loka Pengelolaan Kelautan (LPK) Pekanbaru melalui Satuan Pelayanan Bangka Belitung menghadiri undangan FGD Pengumpulan Data pada Riset GWA Economy CSF 2026 dengan  judul ”Model Bisnis Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Lepar-Pongok melalui Pendekatan Sosial Ekonomi” yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Bangka Belitung. Riset ini merupakan salah satu kegiatan yang diberikan pendanaan oleh Program Groundwork Analysis (GWA) - Blue Economy yang bekerja sama dengan Yayasan Strategi Konservasi Indonesia (CSF Indonesia). Penelitian ini berfokus pada studi berbasis kebijakan (policy oriented study) untuk menghasilkan rekomendasi yang langsung dapat digunakan dalam perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah daerah. Program ini adalah bentuk dukungan CSF kepada pencapaian target pembangunan ekonomi biru Indonesia.

Ruang lingkup riset yaitu melakukan penyusunan model bisnis pengelolaan Kawasan Konservasi (KK) Taman Pulau Lepar–Pongok dengan pendekatan spasial ekonomi berbasis wisata bahari dan pembiayaan berkelanjutan. Hal ini dilatar belakangi karena tingginya alokasi ruang laut di Kepulauan Bangka Belitung untuk sektor kelautan dan perikanan, serta meningkatnya aktivitas wisata bahari yang berpotensi berdampak pada ekosistem konservasi, khususnya terumbu karang. Selain itu, meskipun kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui kebijakan nasional yaitu Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 185 Tahun 2023 tentang Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pulau Lepar dan Pulau Pongok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun pengelolaannya masih menghadapi tantangan karena belum adanya kelembagaan khusus yang optimal.

Riset bertujuan untuk merumuskan desain model bisnis kawasan konservasi yang mampu mengintegrasikan aspek konservasi, ekonomi, dan sosial, sekaligus mendukung skema pembiayaan berkelanjutan dan menjadi dasar transformasi kelembagaan menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Metodologi yang digunakan meliputi participatory mapping untuk memetakan aktivitas ekonomi masyarakat (wisata, perikanan tangkap, dan budidaya), analisis nilai ekonomi jasa lingkungan menggunakan CVM dan willingness to pay (WTP), pengumpulan data melalui wawancara, FGD, dan survei masyarakat serta stakeholder dan analisis kelayakan finansial (cost-revenue dan NPV).

LPK Pekanbaru memberikan masukan strategis dalam mendukung transformasi kelembagaan menuju BLUD, khususnya pada aspek pembiayaan dan penguatan basis data pengelolaan. LPK Pekanbaru menekankan pentingnya merumuskan skema yang berkelanjutan dan realistis serta mempertimbangkan potensi pendapatan dari pemanfaatan jasa lingkungan, seperti wisata bahari dan pemanfaatan lainnya tanpa mengabaikan prinsip konservasi.

Hasil yang diharapkan dari penyusunan model ini adalah peta potensi wisata bahari sebagai dasar perencanaan usaha, estimasi nilai ekonomi kawasan sebagai proyeksi pendapatan dan model bisnis sebagai blueprint pengelolaan kawasan berbasis BLUD. Secara keseluruhan, kegiatan ini juga merupakan salah satu pendampingan LPK Pekanbaru khususnya untuk Kawasan Konservasi Lepar-Pongok serta pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan kawasan konservasi yang lebih berkelanjutan.