Bogor (9/7) Bencana alam banjir November 2025 di Sumatera masih menyisakan dampak hingga saat ini, terlebih terhadap aktivias ekonomi, penurunan produksi, dan terganggunya mata mencaharian masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan terutama bidang pergaraman. Loka PK Pekanbaru berdasarkan Kepmen KP Nomor 45 Tahun 2026 termasuk dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Perkonstruksi Bidang Kelautan dan Perikanan Pasca Bencana Alam sebagai anggota pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pergaraman wilayah Provinsi Aceh.

Mengingat pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bendana ini, Loka PK Pekanbaru turut menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Bidang Pergaraman di Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik pada 7-9 Juli lalu. Berdasarkan data awal tahun 2025, terdapat enam kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki dampak bencana alam di bidang pergaraman, yaitu kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara, dan Kab. Aceh Timur. Pada sambutan dan pembukaannya, Direktur Konservasi Spesies dan Genetik, Bapak Sarmintohadi menyampaikan “Bantuan pemerintah rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pergaraman di Provinsi Aceh ini merupakan Anggaran Biaya Tambahan yang harapannya bulan ini sudah mengetahui angka pasti anggaran sehingga bulan depan sudah dapat dijalankan, selain itu perlu dipastikan secara secara akurat sehingga tidak ada duplikasi dan tumpang tindih.”

Pertemuan rapat koordinasi kali ini membahas tentang:

- Rencana bantuan pemerintah rehabilitasi pergaraman dalam rangka pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh;

- Pemaparan rencana bantuan pemerintah daerah Provinsi Aceh;

- Pembahasan dan verifikasi data dukung kabupaten penerima bantuan;

- Pembahasan Juknis bantuan sarana prasarana.

Bantuan pemerintah rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pergaraman ini diberikan dalam bentuk dapur perebusan garam, rumah garam tunnel, saluran tambak garam, jalan produksi pergaraman, gudang garam rakyat, dan Brine Refinery System (BRS). 

Berdasarkan hasil diskusi dengan pemerintah daerah dan penyuluh perikanan, didapatkatkan data rekapitulasi kebutuhan jumlah bantuan dengan rincian:

- Kabupaten Aceh Besar; dapur perebusan garam 74 unit, rumah garam tunnel 34 unit, BRS 1 unit.

- Kabupaten Pidie; dapur perbusan garam 90 unit, rumah garam tunnel 180 unit, saluran tambak garam 2.150 meter, BRS 1 unit.

- Kabupaten Pidie Jaya; dapur perebusan garam 132 unit, rumah garam tunnel 50 unit, saluran tambak garam 823 meter, jalan produksi 800 meter, BRS 2 unit.

- Kabupaten Bireuen; dapur perebusan garam 60 unit, rumah garam tunnel 20 unit, jalan produksi 1.600 meter, BRS 1 unit. 

- Kabupaten Aceh Utara; dapur perbusan garam 160 unit, rumah garam 70 unit, saluran tambak garam 10.254 meter, jalan produksi 850 meter, BRS 2 unit.

- Kabupaten Aceh Timur; dapur perebusan garam 64 unit, rumah garam tunnel 20 unit, saluran tambak garam 300 meter, jalan produksi 1.700 meter, BRS 1 unit. 

Kegiatan ditutup dengan pembahasan Juknis Bantuan dan Penandatanganan Berita Acara yang menegaskan bahwa Bantuan sarana dan prasarana pergaraman yang akan diberikan oleh KKP tidak tumpang tindih dengan program rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan DKP Provinsi Aceh atau dari sumber lain. Kabupaten penerima bantuan akan mengirimkan proposal final kepada KKP yang sudah disinkronkan dengan bantuan provinsi terkait pergaraman yang dilengkapi dengan detail Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) pailng lambat Selasa 14 Juli 2026.

Tindak lanjut dari pertemuan ini akan segera dilakukan Survei Lapang yang direncanakan pada minggu ke-3 Bulan Juli (14-17) guna memastikan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) serta kondisi eksisting dan memastikan jenis bantuan yang akan diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penerima manfaat.