Rapat Koordinasi Pengelolaan Biota Dilindungi dan Penjajakan Kerja Sama antara Loka PK Pekanbaru dan Alobi Foundation diawali dengan pemaparan peran dan tugas dari masing-masing pihak. Loka PK Pekanbaru memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh provinsi di Pulau Sumatra, termasuk Provinsi Bangka Belitung, dengan fokus pada perlindungan dan pelestarian biota laut dilindungi yang membutuhkan dukungan mitra dalam pelaksanaannya.

Paparan data dan kondisi konflik satwa liar, khususnya buaya muara, menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus dan korban jiwa. Tantangan utama dalam penanganan konflik tidak hanya pada proses evakuasi, tetapi juga pada keterbatasan lokasi relokasi serta belum optimalnya pengelolaan habitat. Selain buaya, terdapat pula lokus konflik pada jenis satwa liar lain, meskipun buaya menjadi prioritas utama karena tingkat risikonya yang tinggi terhadap manusia.

Alobi Foundation memiliki pengalaman lapang dalam menangani konflik satwa di Bangka Belitung yang memiliki karakteristik wilayah cukup kompleks, termasuk tekanan dari aktivitas pertambangan timah. Selama ini Alobi Foundation secara mandiri melakukan pencatatan data, evakuasi, dan penanganan konflik, meskipun memiliki keterbatasan sumber daya serta kewenangan hukum dalam pengelolaan satwa, khususnya pengelolaan buaya yang berada di bawah kewenangan pemerintah.

Dalam aspek kebijakan dan tata kelola, status perlindungan buaya muara di bawah KKP bersifat dilindungi terbatas, sehingga membuka peluang untuk pengendalian populasi dan pemanfaatan secara terukur. Selain itu, pendekatan spasial dalam pengelolaan konflik melalui pemetaan habitat dan penataan ruang bersama pemerintah daerah sangat penting guna mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang yang berpotensi memicu konflik manusia dan satwa.

Sebagai tindak lanjut, Loka PK Pekanbaru dan Alobi Foundation perlu mengidentifikasi potensi kerja sama yang mencakup konservasi spesies dan genetik, pengelolaan pulau-pulau kecil dan jasa bahari, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Pertemuan ini juga menyepakati penyusunan dokumen perjanjian kerja sama, pengembangan rencana aksi bersama, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung pengelolaan konflik satwa yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.