Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, meliputi:
a. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
b. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:
a. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan efisien;
b. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
c. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023, PPID Pelaksana mempunyai tugas diantaranya :
a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik
yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan
Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang
memadai;
c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan
tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka
penyebarluasan Informasi Publik;
d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk
membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi
Publik;
f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian,
pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas
Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon
I/UPT/LPMUKP;
h. mengoordinasikan;
1) pengumpulan seluruh Informasi Publik;
2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang
secara efektif dan efisien dapat menjangkau
seluruh pemangku kepentingan; dan
3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di
lingkungannya agar berjalan dengan baik.
i. membantu PPID Kementerian melaksanakan
tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses
publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID
Unit Organisasi Eselon I;
k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian
Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit
Organisasi Eselon I;
m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan
Daftar Informasi Publik;
n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan
Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan
Layanan Informasi Publik;
p. memenuhi Permintaan Infromasi Publik dari PPID
Kementerian;
q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi
Petugas Pelayanan Informasi Publik guna
meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang
dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada
PPID UPT dan PPID LPMUKP;
s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon;
t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian
Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi
Publik ditolak;
u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi
Informasi yang Dikecualikan dan memberikan
alasannya;
v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik
dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk
PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, PPID Pelaksana berwenang;
a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi
Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar
Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat
persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID
Unit Organisasi Eselon I;
c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik
di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
d. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP,
dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam
melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan
menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila
Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi
yang dikecualikan atau rahasia; dan
f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.