Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, Bapak Moch. Muchlisin, secara resmi menandatangani Komitmen Keterbukaan Informasi Publik pada 3 Maret 2025. Penandatanganan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek layanan publik BPPP Banyuwangi. Acara yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kepala Balai ini dihadiri oleh para petugas pelayanan dan seluruh Ketua Tim Kerja (Katimja). Momen bersejarah ini menandai tekad kuat BPPP Banyuwangi untuk menyediakan akses informasi yang lebih mudah dan terbuka bagi masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Langkah ini menunjukkan keseriusan BPPP Banyuwangi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Keterbukaan informasi bukan hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan juga bagian dari budaya kerja yang profesional. Dengan adanya komitmen ini, setiap individu yang terlibat dalam pelayanan di BPPP Banyuwangi diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keterbukaan. Ini termasuk penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak, baik internal maupun eksternal. Penandatanganan ini menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada para pemangku kepentingan, terutama para pelaku di sektor kelautan dan perikanan. Komitmen ini tidak berhenti pada seremonial penandatanganan saja. BPPP Banyuwangi akan melanjutkan implementasi dengan berbagai program konkret, termasuk pelatihan bagi petugas terkait pengelolaan informasi dan penyempurnaan sistem informasi yang ada. Diharapkan, dengan adanya komitmen ini, BPPP Banyuwangi dapat menjadi contoh terbaik dalam penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan. Inisiatif ini juga diharapkan dapat mendorong lembaga lain untuk mengikuti langkah serupa, menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.