PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada suatu badan publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID dibentuk berdasarkan:

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

• Peraturan turunan lainnya yang mengatur tentang pelayanan informasi publik.

Tugas utama PPID meliputi:

• Menyediakan dan melayani permohonan informasi publik.

• Mengelola dan mendokumentasikan informasi.

• Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

• Menyampaikan laporan layanan informasi secara berkala.

Setiap warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia berhak mengajukan permohonan informasi publik.

Permohonan dapat diajukan melalui:

• Datang langsung ke desk layanan PPID.

• Surat resmi.

• Email.

• Website resmi (jika tersedia layanan online).
  Pemohon wajib mengisi formulir permohonan dan melampirkan identitas.

PPID wajib memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.

Jika permohonan ditolak, pemohon berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID. Apabila masih tidak puas, dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi.

PPID bertujuan untuk:

• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan publik.

• Mendorong partisipasi masyarakat.

• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).