Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang meliputi: Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; dan Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi: Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 44 Tahun 2024, Tugas dan Fungsi PPID Ditjen PKRL yang mencakup UPT BPSPL Padang adalah: melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik yang telah ditetapkan atasan PPID; menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan informasi publik dengan dukungan anggaran yang memadai; menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dalam rangka penyebarluasan informasi publik; menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk membantu pelaksanaaan tugas PPID; menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik; proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik; mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik; mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit organisasi Ditjen PKRL; mengoordinasikan: a) pengumpulan seluruh informasi publik; b) pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan c) pemberian dan penyampaian informasi publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik; membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID unit organisasi Ditjen PKRL; membantu PPID Kementerian melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan; melakukan pengujian konsekuensi untuk PPID unit organisasi Ditjen PKRL; membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik; menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan layanan informasi publik; memenuhi permintaan informasi publik dari PPID Kementerian; melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik; melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID unit organisasi Ditjen PKRL kepada PPID UPT; memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon; memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik dalam hal permintaan informasi publik ditolak; melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi yang dikecualikan dan memberikan alasannya; menyusun dan mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi publik yang dikecualikan untuk PPID unit organisasi Ditjen PKRL; dan menyusun laporan layanan informasi publik.