Sleman – BPSPL Padang menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut yang digelar oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Dit. KKHL) di The Manohara Hotel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa sampai dengan Rabu (05-06/03). Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Dirjen PKRL), Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Direktur Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi seluruh Indonesia, Perguruan Tinggi Kelautan dan Perikanan, serta mitra konservasi/Non-Governmental Organization (NGO). Kegiatan dilaksanakan dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan pengelolaan koservasi keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra terkait dengan tema “Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut untuk Mendukung Ekonomi Biru yang Berkelanjutan”. 

Dirjen PKRL, Victor Gustaaf Manoppo, komitmen Indonesia dalam melindungi laut salah satunya melalui kebijakan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung implementasi ekonomi biru dengan target menetapkan 30% wilayah laut menjadi kawasan konservasi pada tahun 2045. Pemahaman yang selaras dari seluruh pemangku kepnetingan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan implementasi ocean accounting sebagai indikator keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya laut. Pada kesempatan ini, Dirjen PKRL memberikan penghargaan kepada 7 (tujuh) Pengelola Kawasan Konservasi yang memperoleh predikat Pengelolaan Berkelanjutan (Emas) pada penilain Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) tahun 2023 lalu. Kemudian, rapat dibagi menjadi dua diskusi panel, yaitu pemerintah dan mitra konservasi. Selain itu, dilaksanakan coaching untuk Pengelola Kawasan Konservasi Daerah yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi guna menyinergikan level pengelolaan meliputi status pengelolaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), pendanaan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Rapat ini menghasilkan simpulan rekomendasi untuk pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pemerintah pusat direkomendasikan untuk memfasilitasi publikasi kawasan konservasi pada peta laut, menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pengelolaan Kawasan Konservasi, serta meningkatkan kompetensi SDM pengelola kawasan konservasi. Adapun rekomendasi untuk pemerintah daerah antara lain melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Kawasan Konservasi, mendorong isu Kawasan Konservasi dalam prioritas RKPD dan RPJMD, mendampingi kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi untuk peningkatan ekonomi, serta monitoring dan publikasi data biofisik dan sosial ekonomi secara berkala.