Padang – BPSPL Padang mengikuti Rapat Integrasi Materi Teknis Pengaturan Ruang Perairan Pesisir ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan (RTRWP) Sumatra Barat pada Kamis (07/03) di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Direktorat Perencanaan Ruang Lau (Dit. PRL), DKP Provinsi Sumatra Barat, serta Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatra Barat turut hadir dalam rapat.

Moch. Yusuf Eko Buditomo, Pengelola Ekositem Laut dan Pesisir Ahli Muda Dit. PRL, menyampaikan terdapat 20 provinsi yang telah memiliki Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap Materi Teknis Pengaturan Ruang Perairan Pesisir. Di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu Aceh, Riau, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, dan Sumatra Selatan. Ketentuan bahwa zonasi RZWP3K masih dapat diubah adalah jika kegiatan bersifat strategis, yakni minyak dan gas, telekomunikasi, energi, dan sumberdaya air. Adapun usulan perubahan di luar kegiatan strategis mengikuti revisi Permen KP Nomor 28 Tahun 2021. Mengenai progres integrasi RTRWP Sumatera Barat masih tahap pra Rapat Lintas Sektor (Linsek). Visi misi dalam RTRWP telah dilakukan sinkronisasi dengan visi misi pada Matek Pengaturan Ruang Perairan Pesisir.

Pada dasarnya usulan perubahan Materi Teknis Pengaturan Ruang Perairan Pesisir dapat dilakukan pada saat Rapat Linsek dan pembahasan bersama DPRD dengan catatan harus punya dasar hukum atau kebijakan sektoral yang dapat dipertanggungjawabkan.