BPSPL Padang menghadiri Pembahasan Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah lingkup DJPKRL TA 2023 dan Rekapitulasi Data Pemantauan Bantuan Pemerintah lingkup DJPKRL TA 2020 – 2023 yang digelar oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang (Setditjen PKRL) pada Selasa s.d. Jum’at, 10 s.d. 13 Desember 2024. Pertemuan ini diikuti oleh Inspektorat Jenderal KKP, Biro Perencanaan KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan lingkup Provinsi yang menyalurkan bantuan pemerintah, dan unit kerja lingkup DJPKRL

Mengawali kegiatan, Ketua Tim Kerja Program Setditjen PKRL, Raden Tomi Supratomo memaparkan terdapat 14 jenis bantuan pemerintah DJPKRL Tahun Anggaran 2024 tersebar di 29 Kabupaten/Kota pada bulan September hingga November 2024 diantaranya bantuan konservasi, sarana prasarana (sarpras) desa wisata bahari, dermaga apung, biofarmakologi, penanaman vegetasi pantai, rehabilitasi mangrove, Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir, Bantuan Ekonomi Produktif, sarpras produk turunan mangrove, dan lain sebagainya.

Adapun pengukuran efektivitas bantuan pemerintah tahun anggaran 2023 mengacu pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dengan aspek penilaian meliputi (tiga) indikator, yaitu pencapaian tujuan (PT), integrasi (IG), dan adaptasi (AT) dengan nilai maksimal 100.Evaluasi bantuan tahun 2023 di wilayah kerja BPSPL Padang sendiri, terdapat tiga paket bantuan konservasi yang telah disalurkan kepada tiga kelompok tersebar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ogan Komering Ilir, dan Tanjung Jabung Barat. Sejauh ini, kelompok binaan BPSPL Padang cukup kreatif dalam memanfaatkan bantuan konservasi. Hasil penilaian mandiri juga memuaskan dan akan ditelusuri  lebih lanjut data dukungnya.