Jakarta, 13 Februari 2025 – Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA KP), Bapak R. Hernan Mahardhika, S.St.Pi., M.M., menjadi salah satu panelis dalam sesi ketiga Focus Group Discussion (FGD) Nasional bertajuk Arah Kebijakan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia. Sesi ini mengangkat tema "Pengembangan Kapasitas dan Produk Pengetahuan" dan diselenggarakan di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, bekerja sama dengan Yayasan Rekam Nusantara. FGD ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam implementasi Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola laut yang berkelanjutan dan berbasis data.

Pada kesempatan tersebut, Bapak Hernan menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan produk pengetahuan dalam mendukung implementasi Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) secara efektif. Ia menjelaskan bahwa BPPA mendukung hal ini dengan menyediakan pelatihan pengantar NSDL melalui platform Emilea.

“Melalui pelatihan pengantar NSDL di Emilea, kami berupaya memberikan pemahaman dasar kepada seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi NSDL. Langkah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan wawasan, tetapi juga membantu mentransformasi pengetahuan yang selama ini bersifat tacit menjadi sesuatu yang terdokumentasi dan lebih terstruktur. Dengan cara ini, kami berharap kebijakan berbasis NSDL dapat diterapkan dengan lebih efektif,” jelasnya.

BPPA juga menegaskan komitmennya terhadap implementasi NSDL melalui pendekatan corporate university. Dengan pendekatan ini, edukasi NSDL dapat dilakukan secara masif, menjangkau berbagai aparatur pemerintah di seluruh Indonesia.

Sesi ini juga menghadirkan panelis lain dari berbagai institusi seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan (DJKN). Diskusi mencakup berbagai topik, seperti program Ocean Accounts Fellowship, pedoman NSDL yang telah ada, serta pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait neraca sumber daya laut.

FGD ini merupakan upaya kolaboratif antara KKP dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan strategi dan peta jalan implementasi NSDL. Dengan melibatkan institusi nasional dan internasional, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya laut Indonesia yang berkelanjutan.

FGD Nasional yang berlangsung selama dua hari ini ditutup dengan harapan besar bahwa pengembangan NSDL akan menjadi tonggak penting dalam mencapai ketahanan pangan biru dan ekonomi laut berkelanjutan di Indonesia.