PPID | Kementerian Kelautan dan Perikanan

PPID BALAI KIPM DENPASAR

Informasi Berkala

Informasi Tersedia Setiap Saat

Informasi Serta Merta

Informasi Yang Di Kecualikan

Informasi Berkala

A. Informasi tentang Profil Unit Organisasi

1. Visi dan Misi Lihat

2. Profil Singkat BPPMHKP Denpasar Lihat

3. Struktur Organisasi BPPMHKP Denpasar Lihat

4. Struktur Organisasi Lihat

5. Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara 2024 BPPMHKP Denpasar Lihat

6. informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKASN BPPMHKP Denpasar Lihat

B. Daftar Informasi Publik

1. Daftar Informasi Publik (DIP) BPPMHKP 2025 Lihat

2. SK Daftar Informasi Publik lingkup BPPMHKP Lihat

3. Laporan LKHPN 2024 Lihat

4. LKJ TW-I 2025 Lihat

5. Daftar Informasi dikecualikan (DIK) BPPMHKP Lihat

C. Surat Keputusan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Dilingkup KKP

1. Daftar Informasi yang dikecualikan lingkup BPPMHKP - KKP Lihat

D. Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran BPPMHKP 2024 Lihat

E. Informasi tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Sejarah KKP Lihat

2. Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak Lihat

F. Informasi Program dan Kegiatan KKP yang Bersifat Strategis

1. Laporan Kinerja TW 1 2025 BPPMHKP Denpasar Lihat

2. Renstra BPPMHKP Denpasar 2025 - 2029 Lihat

3. Laporan Kinerja TW II 2025 BPPMHKP Denpasar Lihat

4. Laporan Kinerja BPPMHKP Denpasar Tahun 2024 Lihat

G. Informasi Keuangan

1. Daftar Aset dan Investasi (CAL BMN) Lihat

2. Neraca BPPMHKP Denpasar Lihat

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (RLA) 2024 BPPMHKP Denpasar Lihat

4. RKAKL 2025 BPPMHKP Denpasar Lihat

5. DIPA 2025 Lihat

6. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BPPMHKP Denpasar Tahun 2024 Lihat

7. Realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan pada semester 1 Tahun 2025 Lihat

H. Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian

1. Dokumen Kepegawaian BPPMHKP Denpasar Lihat

I. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik

1. Laporan KIP Sem I 2025 Balai KIPM Denpasar Lihat

J. Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Badan Publik

1. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat jajaran di organisasi Lihat

K. Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Lihat

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lihat

3. PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK Lihat

4. Petunjuk Teknis Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lihat

5. SK Penetapan PPID 2025 Lihat

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Lihat

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik Lihat

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Lihat

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Lihat

10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lihat

L. Informasi tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Unit Organisasi

1. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat Lihat

Accessible Control