Seluruh ASN BBRSEKP wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Hal ini sesuai dengan amanat SE Menteri PAN dan RB nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian LHKASN di instansi pemerintah.

Pelaporan harta kekayaan ASN ini menjadi mekanisme pengawasan agar ASN tidak melakukan tindakan korupsi, menerima suap maupun gratifikasi yang tidak sah secara hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan integritas ASN.

Khusus pegawai BBRSEKP yang memegang jabatan strategis dapat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKASN) ke KPK melalui e-LHKPN KPK.  Terdapat 4 orang pegawai BBRSEKP yang wajib lapor LHKPN yakni Kepala BBRSEKP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat PErintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara. 

Pegawai yang wajib melaporkan LHKPN tidak perlu lapor LHKASN. Pelaporan harta kekayaan pegawai sudah digantikan dengan pelaporan SPT tahunan dimana bukti penerimaan SPT tahunan diakui sebagai pengganti pelaporan harta kekayaan aparatur negara. Pegawai BBRSEKP yang wajib menyampaikan LHASN yakni 42 orang dan 3 orang pegawai BBRSEKP berstatus PJLP yang tidak wajib melaporkan harta kekayaannya.