Jakarta — Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di penghujung Tahun 2025 ini terus melaksanakan berbagai pengawasan intern terhadap program prioritas KKP, salah satunya adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Program prioritas nasional KKP yang digagas untuk mentransformasi desa-desa pesisir dan kampung nelayan tradisional menjadi daerah yang lebih modern, produktif, dan terintegrasi — dari hulu sampai hilir ini saat ini tengah digeber penyelesaiannya. Dalam pelaksanaannya, KNMP menyediakan sarana dan prasarana produksi bagi nelayan, memperkuat kelembagaan lokal, serta mendukung keberlanjutan usaha perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir. 
Fasilitas yang dibangun meliputi dermaga, gudang beku (cold storage), pabrik es, balai pelatihan, sentra pengolahan atau pasar ikan, bengkel kapal, SPBN nelayan (stasiun pengisian bahan bakar nelayan), serta fasilitas logistik dan penyimpanan hasil tangkapan.

Adapun pemantauan ini ditujukan untuk menilai capaian fisik pembangunan — dan memastikan kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan laporan konsultan pengawas di masing-masing lokasi. Hasilnya akan menjadi dasar penting untuk melakukan reviu pembayaran pekerjaan pada Termin I. Sedangkan reviu pembayaran ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen persyaratan pembayaran pekerjaan telah memenuhi syarat sesuai persyaratan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) dan Peraturan perundang-undangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas permasalahan yang ditemukan.

Reviu dilaksanakan terbatas terhadap kelengkapan administrasi dokumen yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yang disampaikan kepada Tim Reviu, namun tidak termasuk menguji keabsahan bukti yang disampaikan oleh pihak PPK. Reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Aparat Intern Pemerintah Indonesia (SA-AIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

KNMP adalah program prioritas nasional KKP yang digagas untuk mentransformasi desa-desa pesisir dan kampung nelayan tradisional menjadi daerah yang lebih modern, produktif, dan terintegrasi — dari hulu sampai hilir. Dalam pelaksanaannya, KNMP menyediakan sarana dan prasarana produksi bagi nelayan, memperkuat kelembagaan lokal, serta mendukung keberlanjutan usaha perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir. 
Fasilitas yang dibangun meliputi dermaga, gudang beku (cold storage), pabrik es, balai pelatihan, sentra pengolahan atau pasar ikan, bengkel kapal, SPBN nelayan (stasiun pengisian bahan bakar nelayan), serta fasilitas logistik dan penyimpanan hasil tangkapan.

Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga transformasi sosial-ekonomi: melalui pembentukan dan penguatan koperasi lokal (koperasi desa/kelurahan), pelatihan keterampilan, dan pendampingan kelembagaan agar masyarakat nelayan dapat secara kolektif mengelola fasilitas dan mengembangkan usahanya. 

Pada tahun 2025, KNMP menargetkan pembangunan 100 lokasi secara keseluruhan. Untuk tahap awal, telah ditetapkan 65 lokasi dengan anggaran mencapai sekitar Rp 1,34 triliun. Secara nasional, pembangunan 1.100 KNMP di seluruh periode ditarget selesai paling lambat 2027. Melalui KNMP, KKP menargetkan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya dengan menyediakan fasilitas lengkap — bukan hanya untuk menunjang penangkapan ikan, tetapi juga proses pengolahan, penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil laut.