KKP Perkuat Peran Penyuluh Sukseskan Program Strategis Kelautan Perikanan

Sabtu, 5 Juli 2025 WIB

Jakarta, (5/7) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat peran penyuluh penyuluh perikanan untuk ikut mengawal pelaksanaan program strategis swasembada garam, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

 

Pelatihan dan pengembangan kompetensi para penyuluh pun digencarkan, salah satunya melalui Pekan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Kelautan dan Perikanan, yang terselenggara 2–10 Juli 2025. Kegiatan diikuti sekitar 1.387 penyuluh kelautan perikanan dari seluruh Indonesia.

 

“Penyuluh KP adalah jembatan antara kebijakan dan masyarakat pesisir. Mereka bukan pelengkap, tapi pemimpin garis depan dalam mengawal program transformasi ekonomi biru,” ucap Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Sabtu (5/7).

 

Sementara itu menurut Kepala Pusat Pelatihan KP, Lilly Aprilya Pregiwati, peningkatan kompetensi penyuluh menjadi kunci dalam mendukung agenda besar KKP dan program nasional. Kami hadirkan narasumber terbaik dari berbagai sektor untuk memastikan materi pelatihan benar-benar relevan dan aplikatif.

 

Keberhasilan program swasembada garam, koperasi desa, dan Kampung Nelayan Merah Putih, sangat bergantung pada kedekatan dan kapasitas penyuluh KP dalam membina dan memotivasi kelompok-kelompok usaha masyarakat.

 

Sebelumnya Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa penyuluh kelautan perikanan yang kompeten adalah fondasi utama menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui ekonomi biru yang berkeadilan dan berkelanjutan.(ALP)

 

HUMAS BPPSDM

Logo Logo
PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 7, JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041

(021) 3519070 (LACAK)

Email: bppsdm@kkp.go.id

Call Center KKP: 141

Hubungi Kami
Total Pengunjung : 136207
© Copyright 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia