Jakarta, 18 November 2025 — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik pada kegiatan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) Selasa (18/11) di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, KKP menjadi pemapar pertama dan diwakili oleh Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Ir. Ishartini, serta Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda, S.Pi., M.Sc.

“Transparansi informasi publik bukan hanya kewajiban, tetapi menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat pengawasan sektor kelautan dan perikanan,” ujar Ishartini dalam presentasinya.

Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Transparansi

KKP memaparkan berbagai inovasi dan aplikasi yang memperkuat akuntabilitas, seperti Portal Informasi KKP, e-PIT, STELINA, SEDAP, laporan ABK melalui Instagram-VMS, dan e-Sea. Aplikasi tersebut memperluas akses publik terhadap informasi, termasuk data geospasial dan ketertelusuran logistik.

Terkait isu publik, KKP mencontohkan respons cepat dalam kasus Udang Cesium-137, sehingga misinformasi dapat dicegah dan ekspor tetap berjalan.

“Klarifikasi cepat dan transparan menjadi kunci. Kini KKP telah menerbitkan sertifikat Udang Bebas C-137, dan ekspor terus meningkat,” kata Ishartini.

Penguatan PPID dan Kelembagaan

Ishartini juga menjelaskan bahwa terdapat 155 PPID Pelaksana yang melakukan pelayanan informasi secara terstruktur, dengan pembinaan dan monev rutin. Sistem KIP juga terintegrasi dengan pengaduan dan manajemen risiko untuk memastikan data yang reliable.

“Kami membuka akses seluas-luasnya untuk publik, namun tetap menjaga data strategis agar pengawasan berjalan efektif,” tambah Ir. Ishartini.

Trian Yunanda juga menambahkan pentingnya pendekatan social engineering dalam menyerap aspirasi masyarakat.

“Kami Menggunakan pendekatan social engineering untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan implementasi program Pemerintah. Dengan melalui Forum Konsultasi Publik, media massa, dan kanal digital, KKP memastikan publik terlibat langsung dalam program prioritas seperti Kampung Nelayan Merah Putih KNMP,” tambahnya.